Cetak Hattrick 8 Kali Beruntun, Lumajang Kembali Sabet Opini WTP dari BPK RI
SIDOARJO (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang sukses mengukir prestasi gemilang dalam hal transparansi anggaran. Pemda setempat kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebuah predikat tertinggi atas potret sehatnya pengelolaan keuangan daerah.
Spesialnya, penghargaan ini menjadi raihan kedelapan kalinya secara berturut-turut bagi Lumajang. Hal ini sekaligus membuktikan konsistensi birokrasi lokal dalam menjaga kesucian isi kantong APBD agar tetap bersih, rapi, dan jauh dari penyimpangan.
Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan langsung kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini mengaku sangat bersyukur atas bertahannya rapor hijau ini. Baginya, capaian ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh instansi dinas dan pengawasan ketat dari legislatif.
“Hari ini saya bersama Ketua DPRD menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Bunda Indah dengan penuh rasa syukur.
Meski berhasil mencetak rekor delapan kali beruntun, Bunda Indah mengingatkan jajarannya agar tidak larut dalam euforia seremonial. Ia menegaskan bahwa lembaran piagam WTP dari BPK bukanlah akhir dari tujuan kerja birokrasi.
“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menilai warisan prestasi ini harus dijadikan batu loncatan untuk membangun budaya kerja yang makin profesional. Menurutnya, akuntansi yang bersih wajib berbanding lurus dengan kepuasan warga saat mengurus administrasi publik di lapangan.
“Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP tentu menjadi capaian yang patut disyukuri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agus Triyono.
Sebagai langkah konkret pasca-penerimaan laporan, Pemkab Lumajang berkomitmen untuk segera membedah dan merampungkan seluruh rekomendasi atau catatan kecil yang diberikan oleh tim auditor BPK.
Siklus evaluasi ini diharapkan bisa memperkuat ketepatan sasaran program pembangunan, sehingga efek kesejahteraannya benar-benar mengalir nyata ke dompet dan dapur masyarakat Lumajang. (may)
