Pancasila Bukan Cuma Slogan, Wabup Lumajang: Harus Wujud Jadi Layanan Kesehatan dan Sekolah Layak
Wakil Bupati Lumajang.
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melayangkan kritik terhadap kecenderungan pengamalan ideologi negara yang sering kali berhenti pada tataran simbolis.
Dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, pemda mendesak agar dasar negara tersebut diterjemahkan secara konkret ke dalam program pemenuhan hak-hak dasar rakyat, seperti kepastian akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Pesan ideologis tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, saat bertindak sebagai inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Senin (1/6/2026).
Membacakan amanat resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), pria yang akrab disapa Mas Yudha ini menegaskan bahwa bobot kepatuhan terhadap Pancasila tidak diukur dari megahnya seremoni tahunan. Parameter aslinya terletak pada seberapa pro-rakyat kebijakan publik yang ditelurkan oleh birokrasi pemerintahan.
“Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol atau sekadar tulisan di dinding. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus hadir dalam perilaku, cara berpikir, dan tindakan kita sebagai warga negara,” lugas Mas Yudha di hadapan peserta upacara.
Dalam kacamata pembangunan daerah, Pemkab Lumajang menilai indikator kemajuan wilayah tidak boleh lagi hanya mengacu pada angka pertumbuhan ekonomi makro atau masifnya proyek fisik. Keberhasilan ideologi Pancasila di lapangan harus dievaluasi dari lima pilar keadilan sosial bagi kelompok rentan:
-
Akses Pendidikan: Kemudahan anak-anak miskin mendapat sekolah layak.
-
Layanan Kesehatan: Jaminan pengobatan gratis yang responsif dan memanusiakan pasien.
-
Lapangan Kerja: Ketersediaan ruang penghidupan yang memadai bagi warga lokal.
-
Perlindungan Sosial: Kehadiran negara bagi fakir miskin dan lansia terlantar.
-
Kesempatan Hidup: Pemerataan ruang ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan ekstrem.
Mas Yudha menggarisbawahi bahwa Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi kompas utama bagi para pejabat publik dalam menyusun anggaran daerah. Pancasila dinilai akan kehilangan relevansinya jika gagal menjadi solusi atas jeritan kemiskinan dan persoalan riil yang dihadapi konstituen.
Di tengah gempuran modernisasi teknologi dan dinamika global, nilai-nilai lokal ini dituntut menjadi jangkar moral agar jalannya modernisasi di Lumajang tidak menggerus sisi kemanusiaan.
“Pancasila harus hidup dalam setiap langkah pembangunan dan kehidupan masyarakat. Ketika keadilan sosial semakin dirasakan rakyat, saat itulah nilai-nilai Pancasila benar-benar bekerja,” pungkasnya. (may)
