Memimpin di Tengah Badai: Model Kepemimpinan Pertanian Indonesia di Era Penuh Ketidakpastian

Di tengah ketidakpastian inilah sebuah pertanyaan mendasar mengemuka. Siapakah pemimpin pertanian yang dibutuhkan Indonesia hari ini dan dua puluh tahun ke depan? Jawabannya tidak bisa lagi dicari di buku teks administrasi pembangunan lama. Dunia pertanian yang telah berubah secara struktural menuntut model kepemimpinan yang juga berubah secara fundamental.

Oleh: Wiwik Karsono – Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Ketika Sawah Tak Lagi Bisa Menunggu

Pada akhir 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa anomali iklim ekstrem akan terus berlanjut. Meski pada 2026 ini, bisa lebih stabil. Di Lumajang dan Malang, para petani hortikultura menyaksikan jadwal tanam yang selama puluhan tahun dihafal di luar kepala, kini tak bisa lagi dipegang. 

Hujan datang di bulan yang salah, kemarau mengancam di musim yang seharusnya basah. Sementara itu, harga cabai melonjak 300 persen dalam tiga bulan, lalu terjun bebas ke titik yang membuat petani merugi.

Gambaran itu bukan sekadar catatan cuaca. Ia adalah cermin dari tekanan berlapis yang menghantam sektor pertanian Indonesia secara bersamaan: perubahan iklim yang agresif, alih fungsi lahan yang masif, disrupsi teknologi digital, volatilitas harga pasar, hingga krisis pangan global. 

Food and Agriculture Organization (FAO, 2023) mencatat bahwa lebih dari 500 juta petani kecil di seluruh dunia kini beroperasi dalam kondisi rentan tinggi, dan Indonesia berada di dalam pusaran tersebut.

Di tengah ketidakpastian inilah sebuah pertanyaan mendasar mengemuka. Siapakah pemimpin pertanian yang dibutuhkan Indonesia hari ini dan dua puluh tahun ke depan? Jawabannya tidak bisa lagi dicari di buku teks administrasi pembangunan lama. Dunia pertanian yang telah berubah secara struktural menuntut model kepemimpinan yang juga berubah secara fundamental.

Warisan Birokratis dan Krisis Regenerasi

Selama berpuluh tahun, kepemimpinan sektor pertanian Indonesia dibangun di atas fondasi birokrasi top-down: instruksi turun dari pusat, petani di bawah melaksanakan. 

Burns (1978) dalam magnum opus-nya Leadership membedakan kepemimpinan transaksional—yang bertumpu pada hubungan instruksi dan kepatuhan—dengan kepemimpinan transformasional yang berorientasi pada perubahan nilai dan visi. 

Kepemimpinan pertanian kita selama ini lebih condong ke yang pertama. Petani mengikuti program, penyuluh melaporkan realisasi, dan lingkaran itu berputar tanpa menghasilkan lompatan kesejahteraan yang nyata.

Dampaknya terlihat pada data Sensus Pertanian BPS, di mana 66,44 persen petani Indonesia kini berusia di atas 45 tahun dengan rata-rata kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare per orang. Pemuda desa enggan turun ke sawah karena profesi ini dianggap tidak menjanjikan dan kurang bermartabat. Ini bukan sekadar masalah ekonomi makro, melainkan krisis kepemimpinan dan kegagalan ekosistem dalam membangun citra pertanian masa depan.

Model TARA: Sintesis Kepemimpinan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah cetak biru kepemimpinan yang mengintegrasikan teori manajemen modern dengan akar sosiologis masyarakat kita. Model ini disebut sebagai Model TARA: Transformatif, Adaptif, Resilien yang Mengakar pada Kearifan Lokal, dan Aspiratif-Kolaboratif.

• Kepemimpinan Transformatif (Transformational Leadership): Menggerakkan Inovasi Pemuda

Bass dan Avolio (1994) merumuskan kepemimpinan transformasional ke dalam dimensi yang berfokus pada pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dalam konteks agribisnis modern, pemimpin transformasional berperan sebagai jembatan yang menyamakan visi masa depan antara kelompok tani dengan perkembangan zaman.

Pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu memfasilitasi masuknya teknologi modern—seperti pertanian presisi, penggunaan drone untuk pemantauan lahan, hingga implementasi Internet of Things (IoT)—ke tingkat tapak. 

Langkah ini sejalan dengan seruan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam pembukaan Munas BEM SI.

“Kalau kita ingin berdaulat pangan, maka kampus dan anak muda harus turun langsung. Jadilah pelopor, bukan penonton,” ujarnya. 

Pemimpin inilah yang mengubah pola pikir petani muda untuk tidak hanya bergerak di sektor hulu (budidaya), melainkan melompat ke sektor hilir melalui agribisnis kreatif dan e-commerce.

• Kepemimpinan Adaptif (Adaptive Leadership): Fleksibilitas Hadapi Perubahan Iklim

Ronald Heifetz dari Harvard Kennedy School mengembangkan konsep adaptive leadership untuk situasi ketidakpastian tinggi yang tidak memiliki solusi manual baku di dalam buku teks (adaptive challenges). Pemimpin pertanian yang adaptif dicirikan oleh fleksibilitas yang tinggi, kesadaran sistemik, dan kemampuan mengambil keputusan bersama secara partisipatif.

Ketika pola cuaca tidak lagi menentu, pemimpin adaptif tidak berdiri dengan kepasrahan situasional. Mereka mendorong tindakan nyata melalui pendekatan struktural maupun nonstruktural, seperti pemetaan komoditas baru yang sesuai iklim, menjaga daerah tangkapan air, hingga mengoptimalkan manajemen air tanah.

Contoh keberhasilan model kepemimpinan ini terlihat nyata pada program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Melalui pendekatan kepemimpinan lapangan yang adaptif dan inklusif, petani dibekali kemampuan membaca indikator alam modern, yang terbukti mampu mendongkrak produktivitas padi dari rata-rata 5–6 ton per hektar menjadi 8 ton per hektar.

• Kepemimpinan Resilien Berbasis Kearifan Lokal (Resilient and Local Wisdom Leadership)

Resiliensi bukan sekadar kemampuan menahan hantaman krisis, melainkan kapasitas untuk bangkit dan membangun kembali sistem menjadi lebih kuat (psychological capital). Di Indonesia, resiliensi yang tangguh tidak dapat dipisahkan dari Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal (KBKPL).

Kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun bukan sekadar romantisasi masa lalu, melainkan panduan ekologis dan sosial yang kuat. Sebagai contoh, figur pemimpin adat seperti Mosalaki atau Mosa di beberapa wilayah Nusantara dihormati karena kebijaksanaannya dalam menentukan tata guna lahan dan pembagian air yang adil.

Ketika badai El Niño menghantam dan menurunkan produksi pangan secara nasional, pemimpin yang resilien dan mengakar secara kultural mampu menggerakkan solidaritas sosial. Seperti lumbung desa atau sistem gotong royong, untuk menjaga ketahanan pangan komunitas. 

Mereka memadukan teknik modern—seperti varietas tahan kekeringan—dengan etika lingkungan lokal agar alam tidak dieksploitasi secara berlebihan.

• Kepemimpinan Aspiratif-Kolaboratif (Aspirational-Collaborative Leadership)

Tantangan pertanian modern terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh satu sektor sendirian. Melalui kerangka kerja Penta Helix, kepemimpinan aspiratif-kolaboratif hadir untuk membangun interaksi strategis antara lima pilar utama: pemerintah, akademisi/perguruan tinggi, sektor industri/swasta, komunitas masyarakat, dan media.

Pemimpin masa depan harus mampu menangkap aspirasi para petani kecil di pelosok daerah, lalu mengorkestrasinya menjadi kolaborasi konkret dengan berbagai pihak. 

Ini berarti menghubungkan riset mutakhir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau universitas dengan lahan praktik petani; mengandalkan mahasiswa sebagai agen perubahan teknologi; serta menggandeng startup agritech seperti Sayurbox, eFishery, atau Jala Tech sebagai mitra penyedia ekosistem pasar yang adil dan transparan.

Lima Kompetensi Kritis Pemimpin Agribisnis Masa Depan

Berdasarkan sintesis Model TARA, Michael Porter (1990) mengingatkan bahwa daya saing sebuah sektor lahir dari inovasi berkelanjutan yang didorong oleh tekanan kompetitif, bukan dari proteksi birokrasi semata. Oleh karena itu, pemimpin agribisnis masa depan wajib menguasai lima kompetensi kritis:

• Literasi Digital Pertanian: Kemampuan memanfaatkan big data cuaca dan tanah untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making).

• Manajemen Rantai Pasok Inklusif: Kecakapan memotong jalur distribusi yang tidak efisien demi meminimalkan ketimpangan harga antara petani dan konsumen.

• Kepekaan Preferensi Pasar: Responsif terhadap pergeseran selera pasar global yang menuntut produk organik, bersertifikat aman, dan berlabel keberlanjutan.

• Diseminasi Teknologi Tepat Guna: Kapasitas untuk menyederhanakan teknologi tinggi agar mudah diadopsi oleh petani di tingkat lokal.

• Komitmen Keberlanjutan Ekologis: Menjadikan praktik ramah lingkungan (seperti agroforestri dan pengelolaan limbah) sebagai standar utama usahatani, bukan sekadar pemenuhan regulasi.

Menyemai Pemimpin di Dalam Komunitas

Target swasembada pangan pada 2027 sudah di depan mata, disusul visi besar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Kedua target besar ini tidak akan pernah tercapai jika kita hanya fokus menambah kuantitas pupuk subsidi atau memperluas area cetak sawah tanpa merombak kualitas manusianya.

Pemerintah harus mendesain ulang kurikulum pelatihan bagi para penyuluh pertanian lapangan agar tidak lagi kaku secara birokratis, melainkan adaptif terhadap teori kepemimpinan kontemporer.

Perguruan Tinggi wajib mengintegrasikan kurikulum agribisnis digital, teknologi pangan, dan praktik kepemimpinan lapangan ke dalam inti pembelajaran utama, bukan sekadar mata kuliah pilihan.

Komunitas Pertanian dan Sektor Swasta harus berjalan beriringan untuk berinvestasi pada kaderisasi pemimpin muda dari dalam desa, menjadikan teknologi sebagai alat bantu utama di tangan pemimpin yang tepat.

Pada akhirnya, tantangan terbesar pertanian Indonesia bukan terletak pada benih yang kita benamkan ke dalam tanah, melainkan pada karakter pemimpin yang kita tumbuhkan di dalam komunitas. 

Badai ketidakpastian global tidak akan mereda hanya untuk menunggu kita siap. Hanya lewat kepemimpinan yang transformatif, adaptif, resilien, dan kolaboratif, seluruh ekosistem pertanian kita mampu berlayar menerjang badai, bergerak menuju kedaulatan pangan yang sejati. (**)