Pemimpin Pertanian di Antara Cangkul dan Algoritma
Tingkat adopsi teknologi digital di kalangan petani skala kecil di Asia Tenggara masih sangat rendah. Terhambat oleh keterbatasan akses internet, biaya perangkat, dan minimnya kapasitas digital.
Oleh: Dina Anggraini Afriansya – Mahasiswi Magister Agribisnis UMM
PADA musim tanam 2023, ribuan petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami gagal panen akibat anomali cuaca yang tidak sesuai kalender tanam yang selama ini mereka percaya. El Niño datang lebih panjang dari perkiraan. Hujan terlambat berminggu-minggu.
Sementara itu, di tingkat global, konflik Rusia-Ukraina yang belum tuntas telah mengguncang rantai pasok pupuk dan gandum dunia, memaksa Indonesia memutar otak soal swasembada pangan yang selalu menjadi janji politik tiap pergantian rezim.
Di tengah kekacauan itu, seorang petani tua di Ngawi berkata kepada cucunya: “Dulu, kalau burung perkutut sudah berpindah dari pohon waru ke pohon nangka, tandanya hujan sudah dekat.” Kini, burung-burung itu entah kemana. Dan hujan pun datang sesuka hati.
Itulah gambaran paradoks yang sedang dihadapi sektor pertanian Indonesia. Pengalaman bertani puluhan tahun tidak lagi cukup sebagai kompas. Tetapi siapa yang akan memimpin petani ke depan — dan dengan bekal apa?
Pengalaman Tradisional: Akar yang Tak Boleh Dicabut
Selama berabad-abad, petani Indonesia bertahan bukan karena bantuan teknologi canggih, melainkan karena tacit knowledge — pengetahuan diam yang tersimpan dalam ingatan, insting, dan tubuh mereka.
Michael Polanyi (1966) menyebutnya sebagai pengetahuan yang “kita tahu lebih dari yang bisa kita katakan.” Petani tahu kapan tanah sudah cukup lembap hanya dari tekstur yang ia remas.
Ia tahu kapan hama akan datang dari perubahan warna daun yang bagi sensor digital hanyalah sebuah anomali data. Namun bagi petani adalah isyarat mutlak akan datangnya hama tertentu.
David Kolb (1984) dalam teori experiential learning-nya menegaskan bahwa pengalaman langsung adalah salah satu sumber pembelajaran paling kuat. Kearifan lokal pertanian — mulai dari sistem subak di Bali yang diakui UNESCO, hingga pola tanam tumpangsari di lereng-lereng gunung Jawa — bukan sekadar warisan budaya. Ia adalah sistem manajemen risiko yang terbukti selama ratusan tahun.
Namun, keterbatasannya juga nyata. Pengetahuan tradisional bersifat kontekstual dan lambat beradaptasi.
Ketika iklim berubah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika varietas padi baru perlu diuji dalam hitungan bulan bukan tahun, dan ketika pasar bergerak berdasarkan informasi real-time, maka mengandalkan ingatan turun-temurun saja ibarat bernavigasi dengan peta yang sudah usang.
Digitalisasi: Babak Baru yang Belum Merata
Sektor pertanian global sedang mengalami revolusi sunyi. Di Belanda, smart greenhouse berbasis sensor suhu dan kelembapan mampu menghasilkan tomat sepanjang tahun tanpa bergantung pada cuaca.
Di Jepang, drone digunakan untuk menyemprot pestisida di lahan sawah yang curam dan sulit dijangkau. Sementara di India, aplikasi Digital Green memungkinkan petani desa mengakses video pelatihan pertanian dalam bahasa lokal mereka.
Indonesia pun mulai bergerak. Startup agritech seperti Jala (akuakultur berbasis IoT), eFishery, dan Habibi Garden telah menunjukkan bahwa teknologi digital bukan hanya milik kota.
Kementerian Pertanian RI sendiri telah mendorong program smart farming yang mencakup penggunaan drone pemetaan lahan dan aplikasi monitoring tanaman berbasis AI dalam program Food Estate. Di Kabupaten Garut, beberapa kelompok tani muda mulai memanfaatkan marketplace digital untuk menjual sayuran langsung ke konsumen perkotaan, memotong rantai tengkulak yang selama ini menggerus margin petani.
Namun data berbicara lebih jujur. Menurut laporan FAO (2022), tingkat adopsi teknologi digital di kalangan petani skala kecil di Asia Tenggara masih sangat rendah. Terhambat oleh keterbatasan akses internet, biaya perangkat, dan minimnya kapasitas digital.
Sementara itu, rata-rata usia petani Indonesia menurut Sensus Pertanian 2023 adalah 45 tahun, dan banyak dari mereka tidak terbiasa dengan antarmuka digital. Digitalisasi tanpa pendampingan hanyalah alat yang bisu di tangan yang tidak mengenalnya.
Ketidakpastian Global: Ketika Peta Lama Tak Lagi Cukup
Ketidakmerataan digital ini diperparah oleh ketidakpastian global yang memaksa kita sadar bahwa ketika peta lama tak lagi cukup. Pemimpin pertanian masa kini menghadapi dunia yang oleh para ahli disebut VUCA — volatile, uncertain, complex, ambiguous. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan; ia adalah realitas hari ini.
BMKG mencatat bahwa anomali curah hujan di Indonesia semakin sulit diprediksi dalam siklus yang biasanya. Krisis energi global mendorong harga pupuk kimia melonjak tajam, sementara konflik geopolitik di berbagai penjuru dunia — dari Timur Tengah hingga Eropa Timur — terus mengguncang rantai pasok pangan.
Di sisi lain, preferensi konsumen berubah cepat. Permintaan produk organik, pangan fungsional, dan pertanian ramah lingkungan meningkat pesat — terutama di kalangan generasi muda urban. Sementara generasi muda pedesaan justru semakin enggan menjadi petani.
Data BPS (2023) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian turun signifikan dibanding satu dekade lalu.
Dalam kondisi ini, pola kepemimpinan lama yang mengandalkan rutinitas, hierarki senioritas, dan pengalaman bertahun-tahun saja tidak lagi memadai. Dunia yang berubah terlalu cepat membutuhkan pemimpin yang mampu berpikir adaptif — bukan hanya mengikuti pola yang sudah ada.
Pemimpin Hibrida: Sintesis yang Mendesak
Ronald Heifetz (1994) membedakan antara technical problems (masalah yang bisa diselesaikan dengan solusi yang sudah diketahui) dan adaptive challenges (masalah yang membutuhkan perubahan nilai, cara berpikir, dan perilaku). Pertanian Indonesia sedang berhadapan dengan adaptive challenge yang sesungguhnya.
Pemimpin pertanian masa depan tidak bisa hanya memilih satu dari dua kutub: tradisi atau teknologi. Ia harus menjadi pemimpin hibrida, sosok yang mampu menghormati kearifan lokal sekaligus memahami algoritma, yang bisa membaca tanda-tanda alam sekaligus membaca dashboard data real-time.
Bass dan Avolio (1994) dalam kerangka transformational leadership menekankan pentingnya visi, inovasi, dan pemberdayaan. Pemimpin pertanian masa depan harus mampu mentransformasikan cara pandang petani terhadap risiko dan peluang. Bukan malah menakut-nakuti mereka dengan teknologi, melainkan menunjukkan bahwa digitalisasi adalah alat, bukan tujuan.
Lebih jauh, kepemimpinan ini harus bersifat kolaboratif. Tidak ada satu aktor pun yang bisa sendirian menyelesaikan kompleksitas tantangan pertanian. Pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang inklusif.
Akademisi perlu turun dari menara gading untuk menyederhanakan pengetahuan teknis. Startup agritech perlu merancang solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan petani kecil, bukan sekadar menarik bagi investor. Komunitas lokal perlu dilibatkan sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Penutup: Bukan Soal Pilihan, Tapi Integrasi
Masa depan pertanian Indonesia tidak akan ditentukan oleh teknologi saja, atau oleh tradisi saja. Ia akan ditentukan oleh ada tidaknya pemimpin yang cukup bijak untuk tidak membuang salah satunya.
Petani tua di Ngawi itu benar bahwa pengalamannya adalah harta. Tetapi ia juga perlu tahu bahwa sensor cuaca kini bisa menggantikan burung perkutut sebagai penanda hujan — dengan akurasi yang jauh lebih tinggi. Tantangan kita bersama adalah membangun generasi pemimpin pertanian yang tidak merasa harus memilih antara keduanya.
Karena di tangan merekalah, sawah-sawah Indonesia akan tetap bisa menjawab tantangan dunia yang tidak lagi sederhana.
