Tiga Pejabat Pemkab Lumajang Berganti, Pelayanan Publik Diminta Tetap Jalan

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pergantian tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diminta tidak menimbulkan jeda dalam pelayanan maupun pelaksanaan program kepada masyarakat. Pejabat yang menerima tugas baru harus segera beradaptasi, melanjutkan pekerjaan yang sudah berjalan, sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan yang masih dirasakan warga.

Penekanan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat serah terima jabatan tiga pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Senin (21/9/2026).

Menurut Agus, perubahan pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Namun, pergantian tersebut tidak boleh membuat program terhenti atau pelayanan publik ikut melambat hanya karena terjadi proses transisi.

“Jabatan adalah amanah, bukan penghargaan, melainkan tanggung jawab. Kinerja organisasi tidak boleh berhenti karena pergantian pimpinan,” tegasnya.

Pejabat baru karena itu diminta segera memahami kondisi organisasi masing-masing. Program yang dinilai telah berjalan baik perlu diteruskan, sementara kelemahan yang masih ditemukan harus segera diperbaiki.

Tuntutan tersebut menjadi semakin penting karena tantangan birokrasi terus berubah. Pemerintah daerah saat ini harus berhadapan dengan kebutuhan efisiensi anggaran, perkembangan teknologi digital, serta ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan mudah.

Cara Kerja Lama Dinilai Tak Selalu Cocok Hadapi Masalah Baru

Agus menilai perubahan persoalan membutuhkan penyesuaian pendekatan kerja. Birokrasi tidak cukup hanya mempertahankan rutinitas apabila kebutuhan masyarakat dan lingkungan pemerintahan sudah berubah.

“Karena itu kita tidak boleh menggunakan cara kerja lama untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berubah,” ujarnya.

Ia mendorong pejabat menjadikan integritas, kolaborasi, inovasi, orientasi hasil, dan pelayanan sebagai dasar dalam menjalankan organisasi. Ukuran keberhasilan tidak semata pada terlaksananya kegiatan, tetapi pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi salah satu aspek yang didorong. Digitalisasi diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi, membuat kerja organisasi lebih efisien, sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga

• Pergantian pejabat tidak boleh menghentikan pelayanan publik atau program yang sudah berjalan.
• Pejabat baru diminta segera beradaptasi, sehingga masa transisi tidak menimbulkan keterlambatan pekerjaan.
• Program yang dinilai baik tetap dilanjutkan, sementara kekurangan yang ditemukan harus diperbaiki.
• Digitalisasi didorong untuk menyederhanakan pelayanan dan membuat proses kerja lebih efisien.
• Koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat, terutama untuk mencegah masalah pelayanan berkembang lebih besar.
• Kinerja pejabat diarahkan pada hasil yang dirasakan warga, bukan hanya pada banyaknya kegiatan yang terlaksana.

Agus juga meminta persoalan yang berpotensi menghambat pelayanan dikenali sejak awal. Mitigasi dan koordinasi lintas perangkat daerah dinilai penting agar masalah dapat ditangani sebelum berdampak lebih luas.

“Lanjutkan hal-hal baik yang sudah dibangun, perbaiki hal-hal yang masih menjadi kelemahan, dan percepat penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Bagi warga, substansi dari pergantian pejabat bukan sekadar perubahan nama dalam struktur birokrasi. Yang lebih penting adalah memastikan layanan tetap tersedia, program tetap berjalan, serta persoalan yang membutuhkan respons pemerintah tidak tertunda karena pergantian pimpinan. (may)