Baru 3 Puskesmas di Atas 90 Persen, Lumajang Perkuat Pemantauan Pertumbuhan Balita
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong peningkatan partisipasi orang tua dalam membawa balita ke posyandu setelah hasil evaluasi menunjukkan cakupan penimbangan dan pengukuran anak belum merata. Dari seluruh puskesmas di Kabupaten Lumajang, baru tiga yang mencatat cakupan di atas 90 persen, yakni Puskesmas Tunjung, Bades, dan Klakah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya mempercepat pencegahan stunting, terutama melalui pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pemeriksaan rutin diperlukan agar potensi gangguan pertumbuhan dapat dikenali lebih awal dan ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing anak.
Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lumajang di Ruang Pertemuan Nararya Kirana Lantai 3 Kantor Bupati Lumajang, Kamis (29/10/2026).
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang, dr. Rosyidah, mengatakan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak dapat hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Keterlibatan pemerintah desa, perangkat daerah, kader posyandu, hingga keluarga diperlukan agar setiap ibu hamil dan balita mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
Kehadiran Balita di Posyandu Jadi Perhatian
Berdasarkan evaluasi periode Februari dan Agustus 2026, Puskesmas Tunjung, Bades, dan Klakah menjadi tiga fasilitas kesehatan yang berhasil mencapai cakupan penimbangan dan pengukuran balita di atas 90 persen.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pelayanan. Orang tua diharapkan lebih aktif membawa anak ke posyandu sehingga perkembangan berat badan, tinggi atau panjang badan, serta kondisi pertumbuhan lainnya dapat dipantau secara teratur.
Melalui pemantauan berkala, petugas kesehatan dapat mengenali indikasi masalah pertumbuhan dan menentukan langkah pemeriksaan maupun pendampingan lanjutan.
Intervensi Stunting Diperkuat dari Ibu Hamil hingga Balita
Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang juga mendorong optimalisasi Intervensi Serentak Pencegahan Stunting (ISPS). Pelaksanaannya mencakup pendataan ibu hamil dan balita, peningkatan kehadiran sasaran di posyandu, serta penggunaan alat antropometri terstandar untuk memastikan hasil pengukuran lebih akurat.
Kualitas pelayanan turut bergantung pada kemampuan kader posyandu. Selain membantu penimbangan dan pengukuran, kader berperan memberikan edukasi kepada orang tua serta mengarahkan keluarga untuk memperoleh pelayanan lanjutan apabila ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan atau masalah gizi.
Intervensi lainnya mencakup pemberian vitamin A dan obat cacing sesuai ketentuan, perbaikan gizi bagi ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi, serta edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan.
Ketepatan pencatatan hasil pengukuran juga menjadi perhatian karena data tersebut digunakan untuk memantau perkembangan anak dan menentukan sasaran yang membutuhkan pendampingan khusus.
Pemerintah Desa dan Keluarga Didorong Terlibat
Upaya pencegahan stunting membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk melalui penganggaran dan komitmen pemerintah desa serta kelurahan. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelayanan kesehatan, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga dapat berjalan saling melengkapi.
Melalui evaluasi TPPS, Pemkab Lumajang berupaya memperkuat peran setiap pihak dalam menjangkau ibu hamil dan balita. Partisipasi orang tua menjadi bagian penting karena pemantauan pertumbuhan anak tidak cukup dilakukan sesekali, melainkan perlu menjadi kebiasaan sejak dini.
Dengan peningkatan cakupan posyandu, ketepatan pengukuran, dan intervensi yang sesuai kebutuhan, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan stunting dapat berjalan lebih efektif serta mendukung tumbuh kembang anak di Kabupaten Lumajang. (may)
