Pemkab Lumajang Dorong Sistem Digital Pendapatan, Potensi Pajak Diminta Tak Bocor
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mendorong pengelolaan pendapatan daerah berbasis sistem digital agar setiap potensi penerimaan dapat dipantau lebih cepat dan terukur. Penguatan tersebut diarahkan bukan hanya pada satu jenis pajak, tetapi seluruh sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
Penekanan itu disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat memberikan pengarahan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Lumajang, Rabu (16/9/2026).
Menurut Indah, teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi dan realisasi penerimaan daerah. Pemerintah perlu mengetahui perkembangan pendapatan secara berkala sehingga perbedaan antara target dan penerimaan aktual dapat lebih cepat terdeteksi.
“Jangan hanya berpikir pajak pasir saja. Pajak yang lain juga banyak, jangan sampai bocor,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar aparatur tidak hanya berkonsentrasi pada sektor yang selama ini dianggap menonjol. Seluruh objek penerimaan perlu dipetakan dan dimasukkan dalam sistem pengawasan yang konsisten.
Pendapatan daerah memiliki peran penting karena menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Semakin akurat pencatatan penerimaan, semakin kuat pula dasar pemerintah dalam menyusun perencanaan dan mengelola keuangan daerah.
Sistem Digital Didorong untuk Deteksi Penerimaan yang Belum Optimal
Indah meminta pemantauan tidak dilakukan hanya pada akhir periode anggaran. Data penerimaan idealnya dapat dibaca secara mingguan maupun bulanan sehingga pemerintah dapat segera mengetahui apabila terdapat sektor yang realisasinya tidak sesuai potensi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat menelusuri penyebab penerimaan belum optimal, mulai dari persoalan pencatatan, kepatuhan, mekanisme pembayaran, hingga kelemahan dalam pengawasan.
Ia juga menyoroti risiko ketika proses penerimaan masih terlalu bergantung pada mekanisme manual. Semakin banyak tahapan yang membutuhkan intervensi manusia, semakin besar kebutuhan terhadap kontrol dan pencatatan yang ketat.
Digitalisasi karena itu bukan sekadar mengganti formulir manual dengan aplikasi. Sistem juga harus mampu menyediakan data yang dapat ditelusuri, dibandingkan, dan digunakan sebagai dasar evaluasi.
Dampak & Poin Penting Bagi Warga
- Seluruh potensi pendapatan daerah diminta dipetakan, tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu seperti pajak pasir.
- Pemantauan penerimaan didorong dilakukan lebih rutin, baik mingguan maupun bulanan.
- Sistem digital dapat membantu menemukan selisih antara potensi dan realisasi, sehingga masalah dapat diketahui lebih awal.
- Pengurangan proses manual dapat memperkuat transparansi, terutama jika setiap transaksi tercatat dan dapat ditelusuri.
- Pendapatan daerah berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah membiayai pelayanan, sehingga pengelolaan yang lebih baik memiliki dampak terhadap keberlanjutan program publik.
- Teknologi tetap harus dibarengi pengawasan internal, karena sistem yang baik tidak otomatis menghilangkan seluruh risiko.
Bagi masyarakat, penguatan tata kelola pendapatan penting bukan semata untuk meningkatkan angka penerimaan. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan potensi daerah benar-benar masuk ke kas pemerintah melalui mekanisme yang tertib dan dapat diawasi.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Pemkab Lumajang diharapkan memiliki gambaran pendapatan yang lebih akurat sehingga keputusan pengelolaan keuangan dapat dilakukan berdasarkan data, sekaligus mempersempit celah penerimaan yang tidak tercatat secara optimal. (may)
