Atasi Krisis Air Bersih, BPBD Lumajang Salurkan Air untuk 14.809 Warga di 12 Desa Terdampak

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Menyusutnya debit sumber mata air dan menipisnya cadangan air tandon warga akibat kemarau panjang terus direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), layanan distribusi (droping) air bersih dioptimalkan demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak.

Hingga 10 September 2026, tercatat sebanyak 14.809 jiwa dari 12 desa yang tersebar di empat kecamatan mengalami krisis air bersih. BPBD Lumajang telah memobilisasi armada tangki air untuk menjangkau 191 titik distribusi penampungan warga.

Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang, Yudhi Cahyono, menegaskan bahwa armada pengangkut air bersiap siaga setiap hari menyisir kawasan rawan kekeringan.

“Kami terus melakukan droping air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan air bersih tetap bisa terpenuhi,” ujar Yudhi Cahyono, Kamis (10/9/2026).

Status Tanggap Darurat dan Prediksi BMKG

Guna mempercepat rantai penanganan dan alokasi logistik bencana, Pemkab Lumajang telah menetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan, Krisis Air Bersih, serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) selama 90 hari, terhitung sejak 10 Juli hingga 7 Oktober 2026.

Berdasarkan pemetaan potensi risiko kekeringan BPBD, ancaman krisis air bersih berpotensi membayangi hingga 19 desa di enam kecamatan. Hal ini sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut intensitas curah hujan di wilayah Jawa Timur pada periode September hingga November 2026 masih tergolong kriteria rendah.

Pemerintah daerah mengimbau warga untuk terus menghemat penggunaan air bersih serta melaporkan secara berkala kepada pihak desa atau BPBD apabila debit air tandon komunal di permukiman mulai mengering.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga:

• Jangkauan Bantuan Air: Menjangkau 14.809 warga terdampak di 12 desa melalui 191 titik bagi air komunal.

• Masa Tanggap Darurat: Penetapan status darurat berlangsung hingga 7 Oktober 2026 untuk fleksibilitas penanganan bencana.

• Mitigasi Wilayah Rawan: BPBD menyiagakan skema tanggap darurat untuk pemetaan 19 desa rawan kekeringan.

• Layanan Siaga Bencana: Mendorong koordinasi perangkat desa dengan BPBD untuk pengajuan pasokan air tangki tambahan. (may)