Kominfo Lumajang Dorong ASN Bangun Budaya Kerja Digital dan Lebih Responsif

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Perubahan teknologi digital mendorong aparatur sipil negara di Kabupaten Lumajang untuk tidak hanya menguasai perangkat dan aplikasi, tetapi juga mengubah pola pikir serta cara bekerja. Adaptasi tersebut dinilai penting karena kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi dan mengakses layanan pemerintah terus berubah.

Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, Mustaqim, dalam Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Angkatan 1, 2, dan 3 di Aula Graha Nagara Bhakti BKPSDM Kabupaten Lumajang, Rabu (23/9/2026).

Menurut Mustaqim, transformasi digital dalam pemerintahan tidak cukup diterjemahkan sebagai penggunaan teknologi baru. Perubahan yang lebih mendasar justru menyangkut budaya kerja aparatur dan kemampuan organisasi menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja dan budaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Perubahan tersebut menjadi semakin relevan ketika masyarakat terbiasa mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai kebutuhan melalui perangkat digital. Pemerintah pada akhirnya juga dituntut menyesuaikan pola pelayanannya agar tidak tertinggal dari perubahan perilaku warga.

ASN Tidak Cukup Hanya Menguasai Administrasi

Dalam lingkungan kerja yang semakin digital, kemampuan administratif tetap penting, tetapi tidak lagi cukup. ASN juga membutuhkan kemampuan belajar, beradaptasi, dan terbuka terhadap perubahan proses kerja.

Mustaqim menekankan bahwa teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat. Konsekuensinya, aparatur juga harus ikut berubah agar pelayanan pemerintah tetap relevan.

“Teknologi mengubah cara masyarakat menjalani kehidupan. ASN harus bertransformasi agar cara pemerintah melayani juga semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Transformasi tersebut perlu terjadi pada dua level sekaligus. Pada tingkat individu, ASN dituntut mau mempelajari perkembangan teknologi dan memperbaiki cara kerja. Pada tingkat organisasi, pemerintah perlu membangun sistem dan budaya yang mendukung proses kerja lebih efektif, adaptif, transparan, dan aman.

Bagi PPPK yang baru masuk ke lingkungan pemerintahan, pembekalan semacam ini menjadi penting karena mereka akan bekerja dalam birokrasi yang terus bergerak menuju digitalisasi.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga

• Transformasi digital tidak hanya soal aplikasi baru, tetapi juga perubahan cara ASN melayani masyarakat.
• ASN dituntut lebih adaptif terhadap kebiasaan warga yang semakin terbiasa menggunakan layanan dan informasi digital.
• Budaya kerja birokrasi perlu ikut berubah, termasuk dalam kecepatan merespons kebutuhan masyarakat.
• PPPK baru dibekali pemahaman sejak awal agar terbiasa dengan lingkungan kerja pemerintahan yang semakin digital.
• Kemampuan belajar menjadi semakin penting, karena teknologi dan kebutuhan masyarakat terus berubah.
• Tujuan akhirnya tetap kualitas pelayanan publik, bukan sekadar banyaknya sistem atau perangkat digital yang digunakan.

Orientasi PPPK menjadi salah satu ruang awal untuk menanamkan pemahaman tersebut. Aparatur baru diharapkan tidak memandang transformasi digital sebagai kewajiban teknis, melainkan sebagai perubahan cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat.

Bagi warga, manfaat digitalisasi baru terasa jika perubahan teknologi benar-benar membuat pelayanan lebih mudah, responsif, dan sesuai kebutuhan. Karena itu, keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan ASN untuk terus belajar dan menyesuaikan cara kerjanya. (may)