Maksimalkan DBHCHT 2026, Pemkab Lumajang Fokuskan Alokasi untuk Kesehatan hingga Kesejahteraan Warga
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mengoptimalkan pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagai instrumen strategis daerah. Penggunaan anggaran ini difokuskan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, memperkuat mutu pelayanan kesehatan, serta memperketat pengawasan peredaran barang kena cukai.
Langkah penguatan tersebut dipaparkan dalam agenda Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT Tahun Anggaran 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, di Ballroom Ranu Kumbolo Aston Lumajang, Selasa (21/7/2026).
Mengusung tema “Pemanfaatan DBHCHT Kabupaten Lumajang dan Peran Strategis Pelaku Usaha dalam Mendukung Kebijakan Cukai”, forum ini ditujukan untuk membangun pemahaman kolektif serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi perpajakan cukai.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Yudha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi memanfaatkan alokasi anggaran ini secara produktif.
“Saya ucapkan terima kasih karena sudah banyak pihak yang memanfaatkan program ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang,” tutur Mas Yudha.
Mas Yudha menggarisbawahi pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas agar realisasi alokasi DBHCHT benar-benar dirasakan manfaatnya secara presisi oleh kelompok sasaran, termasuk para petani tembakau dan pekerja sektor industri terkait.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Agus Haryoto, memaparkan bahwa sosialisasi ini juga krusial untuk mengedukasi publik mengenai identifikasi pita cukai legal guna memberantas peredaran rokok ilegal di wilayah Lumajang.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, petani tembakau, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum, Pemkab Lumajang optimistis penerimaan negara dari sektor cukai dapat terjaga optimal, yang pada akhirnya akan kembali ke daerah dalam bentuk penguatan jaringan perlindungan sosial dan fasilitas kesehatan publik. (may)
