Pimpin Upacara, Bupati Lumajang Minta ASN Responsif dan Cepat Adaptasi Hadapi Perubahan Ekonomi

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Dinamika pergeseran ekonomi global yang bergerak fluktuatif menuntut jajaran birokrasi untuk merombak pola kerja lama yang kaku.

Pemerintah Kabupaten Lumajang menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk segera mengadopsi langkah-langkah kerja yang adaptif dan responsif agar mutu pelayanan publik tidak kedodoran di tengah berbagai tantangan baru.

Instruksi tegas tersebut digaungkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat bertindak sebagai pembina Upacara Hari Senin. Upacara bendera awal pekan tersebut dilangsungkan secara khidmat di Halaman Kantor Bupati Lumajang, Senin (15/6/2026).

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menjelaskan bahwa kemampuan sebuah daerah untuk bertahan dari guncangan ekonomi sangat bergantung pada kelincahan (agility) perangkat daerahnya dalam menelurkan kebijakan. Formula program kerja yang digulirkan wajib berbasis data terukur serta menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai hukum tertinggi.

“Pemerintah harus mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegas Bunda Indah di hadapan ratusan peserta upacara.

Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Modern

Bunda Indah menggarisbawahi bahwa sikap adaptif bukan lagi sekadar pilihan, melainkan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance). Birokrasi yang lamban dalam merespons keluhan warga dipastikan akan tertinggal dan kehilangan legitimasi publik.

Ada tiga poin penting yang ditekankan bupati untuk segera diimplementasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lumajang:

• Peningkatan Efektivitas Kerja: Memangkas rantai birokrasi yang berbelit agar penyerapan anggaran program berjalan lebih taktis.

• Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Menghilangkan ego sektoral antar-dinas guna menyelesaikan masalah kemiskinan dan inflasi secara terpadu.

• Akuntabilitas Sumber Daya: Menjamin setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan secara bertanggung jawab dan hemat guna.

Menurutnya, setiap fase perubahan kondisi ekonomi dan sosial harus ditangkap sebagai momentum emas untuk mengevaluasi diri serta menaikkan standar mutu pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus membentengi ketahanan daerah melalui eksekusi kebijakan fiskal yang prorakyat. Dengan kesiapan mental para ASN yang adaptif, Pemkab Lumajang optimistis program pembangunan makro daerah akan tetap berjalan on the track demi menghadirkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan dalam jangka panjang. (may)