Rakor Forkopimda Jawa-Bali 2026: Bupati Lumajang Kunci Stabilitas Wilayah Demi Amankan Investasi dan Layanan Publik
YOGYAKARTA (mediacenterlumajang.com)– Pemerintah Kabupaten Lumajang membidik sektor stabilitas keamanan dan sosial sebagai motor penggerak utama untuk mengamankan iklim investasi serta mengoptimalkan pelayanan publik. Kebijakan strategis ini menjadi fokus utama dalam penyelarasan program pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Sikap proaktif tersebut ditegaskan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa dan Bali di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Forum lintas wilayah ini mempertemukan para kepala daerah, pimpinan TNI, Polri, serta kejaksaan untuk memperkuat ketahanan wilayah dari potensi gangguan sosial dan ekonomi.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menjelaskan bahwa realisasi pembangunan yang menyentuh masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan perencanaan anggaran yang matang. Ruang gerak perekonomian dan dunia usaha membutuhkan jaminan keamanan yang konsisten agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
“Sinergitas antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh unsur Forkopimda merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas daerah. Dengan kondisi yang aman dan kondusif, program pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bunda Indah usai mengikuti jalannya rakor.
Pemerintah pusat dalam pertemuan tersebut menginstruksikan seluruh kepala daerah di koridor Jawa dan Bali untuk memperketat komunikasi lintas sektor. Langkah mitigasi dini wajib diambil untuk meredam riak-riak sosial, fluktuasi ekonomi, maupun potensi gesekan keamanan yang dapat mengganggu jalannya proyek strategis nasional.
Bunda Indah menilai keterpaduan visi antarlembaga penegak hukum dan eksekutif di Lumajang akan mempercepat penyelesaian hambatan birokrasi di lapangan. Ketika koordinasi berjalan solid, ketahanan wilayah secara otomatis terbentuk, sehingga pelayanan dasar masyarakat tidak akan terganggu oleh dinamika politik atau sosial.
Bagi Kabupaten Lumajang, hasil rumusan dari rujukan rakor Jawa-Bali ini akan langsung diadopsi menjadi pedoman penyusunan regulasi lokal. Pemda berkomitmen memosisikan stabilitas wilayah sebagai fondasi mutlak untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. (may)
