Pemkab Lumajang Dorong Modernisasi Pertanian Lewat Drone Agrikultur
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk mendorong petani beradaptasi dengan teknologi modern melalui pemanfaatan drone agrikultur.
Langkah ini dipandang sebagai percepatan transformasi pertanian Lumajang menuju sistem pertanian presisi yang lebih efisien dan berdaya saing.
Dalam kegiatan Setor Madu di Desa Sumbersuko, Rabu (27/8/2025), Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan bantuan dari Kementerian Pertanian untuk menghadirkan drone pertanian secara lebih masif.
“Petani kita harus naik kelas. Dengan drone, pekerjaan berat bisa dipermudah, biaya berkurang, waktu lebih efisien, dan hasil pertanian lebih terjaga. Ini masa depan pertanian Lumajang,” kata Bunda Indah.
Demonstrasi penggunaan drone menunjukkan penyemprotan pupuk di lahan seluas satu hektare dapat diselesaikan dalam 20–25 menit dengan biaya sekitar Rp250 ribu.
Metode manual biasanya membutuhkan waktu berhari-hari. Efisiensi ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan pengendalian harga pangan.
Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Hendra Suandaru, menambahkan drone dapat menjadi solusi keterbatasan tenaga kerja dan ancaman hama.
“Kalau pemupukan manual memakan waktu lama, dengan drone bisa lebih cepat dan merata. Ini akan menghemat tenaga sekaligus meningkatkan hasil panen,” ujarnya.
Lumajang memiliki 32.331 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan target luas tanam padi mencapai 91.534 hektare. Pemkab meyakini potensi tersebut dapat optimal jika didukung teknologi modern.
Selain meningkatkan produktivitas, penggunaan drone diharapkan menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.
Dengan begitu, regenerasi petani dapat terjaga dan pertanian tidak lagi dipandang sebagai sektor tradisional, melainkan strategis serta menjanjikan masa depan.
Pemanfaatan drone juga sejalan dengan agenda nasional menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi.
Pemkab menilai langkah ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bentuk keberpihakan kepada petani melalui dukungan kebijakan, akses teknologi, dan pendampingan berkelanjutan. (may)
