Pemkab Lumajang Siapkan Strategi Kendalikan Harga Pangan, Daya Beli Warga Jadi Prioritas
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Keterjangkauan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyusun strategi pengendalian inflasi tahun 2027. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Jember mulai memperkuat koordinasi dan mengevaluasi program pengendalian harga agar ketersediaan pangan tetap terjaga serta daya beli masyarakat tidak tergerus kenaikan harga.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk penyusunan program prioritas atau Quick Wins untuk tahun mendatang. Strategi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki capaian kinerja pemerintah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, ketika memimpin High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID Tahun 2026 bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (29/10/2026).
Dalam pertemuan bertema penguatan kinerja TPID melalui evaluasi dan pendampingan laporan OPS sebagai dasar penyusunan program prioritas 2027 tersebut, Indah menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi harus dilihat dari dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penghargaan atas kinerja pemerintah daerah bukanlah tujuan utama. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga, memperbaiki kondisi perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Strategi 4K Jadi Dasar Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok
Pengendalian inflasi di Kabupaten Lumajang membutuhkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap perangkat daerah diharapkan mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar kebijakan pengendalian harga dapat berjalan secara terkoordinasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember, Iqbal Reza Nugraha, menjelaskan bahwa koordinasi antarsektor diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko inflasi, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun kondisi dalam negeri.
Salah satu upaya yang didorong adalah optimalisasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan harga kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
Pelaksanaan pengendalian inflasi juga mengacu pada strategi 4K, yaitu:
- Keterjangkauan harga, menjaga agar harga kebutuhan pokok tidak membebani masyarakat.
- Ketersediaan pasokan, memastikan kebutuhan pangan tersedia sesuai kebutuhan.
- Kelancaran distribusi, mengurangi hambatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen.
- Komunikasi efektif, memperkuat penyampaian informasi dan koordinasi antarpihak.
Keempat aspek tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Program Prioritas 2027 Diarahkan pada Pertumbuhan Ekonomi
Selain menjaga stabilitas harga, Pemkab Lumajang juga mengaitkan pengendalian inflasi dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
Indah Amperawati berharap seluruh OPD dapat menjadikan forum evaluasi TPID sebagai kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus menyamakan langkah dalam menghadapi dinamika ekonomi daerah.
Dukungan dan pendampingan dari Bank Indonesia Jember juga diharapkan dapat membantu pemerintah daerah merumuskan langkah yang lebih efektif dan terukur.
Melalui penyusunan Quick Wins TPID 2027, Pemkab Lumajang berupaya memperkuat koordinasi pengendalian inflasi agar kebijakan yang dijalankan semakin responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga ketersediaan barang, memperlancar distribusi, dan mempertahankan keterjangkauan harga.
Dengan demikian, pengendalian inflasi diharapkan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi daya beli dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lumajang. (may)
