Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemkab Lumajang Gandeng Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menjajaki peluang kolaborasi strategis bersama kalangan akademisi hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Provinsi Jawa Timur. Langkah ini diambil untuk memperkuat pijakan legalitas hukum serta efektivitas regulasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Lumajang.

Rencana kemitraan tersebut dibahas dalam audiensi resmi antara Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) bersama pengurus Asosiasi HTN-HAN Jatim di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Kamis (10/9/2026).

Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jatim, Himawan Estu Bagijo, menyampaikan bahwa Kabupaten Lumajang terpilih sebagai tuan rumah gelaran puncak Seminar Nasional Hukum Tata Negara yang dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026.

“Di tahun 2026 ini kami berencana mengadakan Seminar Nasional di Kabupaten Lumajang yang rencananya akan dilaksanakan pada 13 November 2026,” ungkap Himawan.

Dukungan Tenaga Ahli Hukum untuk Penyusunan Kebijakan Daerah

Asosiasi yang telah berkiprah selama 45 tahun dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara ini menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan pakar dan tenaga ahli guna mendampingi Pemkab Lumajang dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda) maupun merespons isu-isu hukum administrasi pemerintahan.

“Kami juga siap bersinergi dengan menjadi tenaga ahli yang bertujuan selalu menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga-lembaga negara,” tambah Himawan.

Keterlibatan pakar hukum administrasi negara diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa setiap keputusan eksekutif yang diambil oleh Pemkab Lumajang memiliki dasar hukum yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga:

• Kepastian Hukum Layanan Publik: Kebijakan dan regulasi daerah dirancang dengan asistensi pakar hukum agar tepat sasaran dan bebas sengketa.

• Tuan Rumah Forum Nasional: Lumajang menjadi pusat diskusi akademis para pakar hukum tata negara se-Indonesia pada 13 November 2026.

• Sinergi Akademisi dan Birokrasi: Membuka ruang fasilitasi pendampingan penyusunan produk hukum daerah (legal drafting).

• Peningkatan Kualitas Tata Kelola: Meminimalisir risiko maladministrasi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. (may)