Perbaikan Jalan Lumajang Dikebut, Anggaran Rp40–60 Miliar per Tahun dan Alat Baru Disiapkan

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Perbaikan jalan di Kabupaten Lumajang sepanjang 2025–2026 diarahkan untuk mempercepat pemulihan akses warga sekaligus menjaga konektivitas antarkecamatan. Pemerintah daerah menggabungkan anggaran daerah, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, serta penambahan peralatan lapangan untuk menangani ruas yang membutuhkan perbaikan maupun pemeliharaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, menyebut penanganan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Selama periode 2025 hingga 2026, menurut dia, sekitar 29 persen kondisi jalan yang menjadi kewenangan kabupaten telah ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah juga tidak sepenuhnya mengandalkan APBD. Sejumlah ruas mendapatkan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Endah mengatakan alokasi untuk infrastruktur jalan melalui APBD berada pada kisaran Rp40 miliar hingga Rp60 miliar setiap tahun.

“Selain memprioritaskan melalui APBD, anggaran untuk infrastruktur jalan bisa mencapai sekitar Rp40 miliar hingga Rp60 miliar per tahun,” kata Endah, Senin (28/9/2026).

Besarnya jaringan jalan yang harus ditangani membuat kebutuhan pembiayaan tidak dapat dipenuhi dari satu sumber anggaran. Pemkab Lumajang karena itu turut mengupayakan skema lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Instruksi Jalan Daerah (IJD), hingga dukungan anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut Endah, berbagai peluang pendanaan tersebut telah diupayakan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan penanganan jalan.

Kondisi jalan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat. Selain digunakan untuk aktivitas harian, jaringan jalan juga menjadi jalur distribusi barang, akses menuju pusat pelayanan, serta penghubung kegiatan ekonomi antarwilayah. Karena itu, kecepatan penanganan kerusakan dapat memengaruhi kelancaran aktivitas warga.

Alat Ditambah, Penanganan Jalan Didorong Lebih Cepat

Selain memperkuat sisi pembiayaan, Dinas PUTR Lumajang menambah peralatan pada 2026 untuk menunjang pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan jalan.

Penguatan armada dinilai penting karena cakupan wilayah kerja cukup luas. Dinas PUTR saat ini memiliki lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani wilayah berbeda.

Pembagian wilayah kerja tersebut juga akan dioptimalkan. Apabila sebelumnya satu UPT dapat mencakup sekitar empat kecamatan, pemerintah daerah menargetkan cakupan kerja menjadi sekitar dua kecamatan per UPT. Skema tersebut diharapkan membuat pengawasan kondisi jalan dan respons terhadap kerusakan lebih cepat.

“Pada 2026 kita menambah alat untuk ngapling guna akselerasi perbaikan jalan,” ujar Endah.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga

• Penanganan jalan dilakukan bertahap. Tidak seluruh ruas dapat diperbaiki sekaligus karena cakupan jaringan jalan dan kemampuan anggaran terbatas.
• Dana perbaikan tidak hanya berasal dari APBD. Pemkab juga mengupayakan DAK, IJD, APBN, dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
• Alokasi infrastruktur jalan melalui APBD berkisar Rp40–60 miliar per tahun, berdasarkan keterangan Dinas PUTR.
• Penambahan alat ditujukan mempercepat respons lapangan, khususnya untuk pemeliharaan rutin dan kerusakan yang perlu segera ditangani.
• Pembagian wilayah UPT akan dipersempit, sehingga petugas dapat lebih fokus memantau dan menangani jalan di wilayah kerjanya.

Dengan kebutuhan perbaikan yang tersebar di berbagai wilayah, penyelesaian seluruh persoalan jalan di Lumajang tetap bergantung pada skala prioritas, kondisi ruas, serta ketersediaan pembiayaan. Kombinasi pendanaan dan penguatan kemampuan operasional menjadi strategi yang digunakan agar perbaikan tidak hanya bergantung pada proyek besar, tetapi juga dapat menjangkau pemeliharaan rutin yang langsung dirasakan pengguna jalan. (may)