Gandeng Bank Indonesia Jember, Pemkab Lumajang Pacu Transparansi PAD Lewat Transaksi Digital
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang mempertegas komitmen akselerasi transformasi digital yang berfokus pada kemudahan akses layanan publik, optimalisasi penerimaan daerah, dan keberlanjutan lingkungan.
Arah kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), dalam Seminar Nasional bertema “Elektronifikasi Pemerintah Daerah Menuju Smart dan Green City, Smart Community” di Pendopo Arya Wiraraja, Sabtu (5/9/2026) pagi.
Agenda tingkat regional ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian program kerja kolaboratif Dulur Sekarkijang X Samara kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember.
Bunda Indah menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan lagi sekadar tren teknologis, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan transparan.
“Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Digitalisasi harus menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, pelayanan yang lebih mudah, serta kebijakan yang semakin tepat sasaran,” tegas Bunda Indah.
Sinergi Elektronifikasi Transaksi dan Penguatan PAD bersama BI Jember
Penerapan teknologi digital di Lumajang diarahkan secara paralel dengan konsep Green City guna memastikan aktivitas ekonomi di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata tidak merusak ekosistem lingkungan.
Bunda Indah mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan selaras dengan perlindungan sumber daya alam demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.
Sementara itu, Kepala KPwBI Jember, Iqbal Reza Nugraha, mengapresiasi kesiapan Pemkab Lumajang dalam memperluas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
| Fokus Integrasi | Sasaran & Dampak Digitalisasi |
| Pemerintahan (Smart Governance) | Elektronifikasi transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah guna dongkrak PAD secara transparan. |
| Masyarakat (Smart Community) | Pelayanan administrasi, perizinan, kesehatan, dan pendidikan yang cepat, ramah, serta fleksibel. |
| Ekonomi & Lingkungan (Green Economy) | Digitalisasi UMKM dan rantai pasok pertanian yang aman tanpa mengabaikan kelestarian alam. |
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada transaksi masyarakat dan UMKM saja. Pemerintah daerah juga perlu menjadi bagian dari ekosistem digital, mulai dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang semakin terdigitalisasi,” pukas Iqbal.
Dampak & Poin Penting Bagi Warga:
-
Kemudahan Akses Layanan: Pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, dan pembayaran retribusi dapat diakses secara daring dan lebih praktis.
-
Akuntabilitas Pajak Daerah: Elektronifikasi transaksi menjamin transparansi pencatatan penerimaan kas daerah untuk pembiayaan pembangunan.
-
Perluasan Pasar UMKM: Pelaku usaha mikro dan generasi muda dibekali kemampuan literasi digital untuk memperluas jangkauan bisnis.
-
Keseimbangan Ekologis: Kebijakan pembangunan berbasis teknologi tetap memprioritaskan kelestarian hutan, lahan pertanian, dan kawasan pariwisata.
(may)
