Antisipasi Antrean SPBU, Pemkab Lumajang Siapkan Langkah Amankan Pasokan BBM
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang bergerak cepat menyiapkan sejumlah strategi mitigasi untuk menjaga kelancaran pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Langkah proaktif ini diambil guna merespons fluktuasi harga energi global yang berpotensi memicu pergeseran pola konsumsi masyarakat serta memicu antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Langkah penyelamatan pasokan energi ini dipaparkan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, usai memimpin jalannya rapat staf di Kantor Bupati Lumajang, Jumat (12/6/2026).
Perubahan harga energi dinilai rentan memicu lonjakan permintaan pada jenis BBM tertentu (seperti BBM penugasan atau bersubsidi), sehingga diperlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menegaskan, pemerintah daerah tidak akan membiarkan aktivitas harian warga terganggu akibat kemacetan atau kelangkaan di area pengisian bahan bakar. Jaminan ketersediaan energi menjadi kunci mutlak agar urat nadi perekonomian daerah tetap berputar normal.
“Kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi antrean panjang maupun peningkatan kebutuhan BBM agar masyarakat tetap terlayani dengan baik,” ujar Bunda Indah dalam keterangan resminya.
Sinergi Lintas Sektoral dan Pemetaan Kuota
Guna memastikan eksekusi kebijakan ini berjalan efektif di tingkat pangkalan, Pemkab Lumajang merangkul tiga instansi kunci dalam rantai distribusi energi:
-
PT Pertamina (Persero): Selaku penyedia dan pemegang otoritas suplai energi nasional.
-
Hiswana Migas: Wadah pengusaha pelaksana penyalur BBM dan gas di daerah.
-
Aparat Kepolisian: Bertanggung jawab menjaga kondusivitas keamanan dan menertibkan tertib antrean di sekitar area SPBU.
Bunda Indah menambahkan, hasil pemetaan bersama ketiga instansi tersebut akan dijadikan dasar bagi Pemkab Lumajang untuk mengambil tindakan darurat. Jika data di lapangan menunjukkan adanya pembengkakan konsumsi yang melebihi kapasitas normal, pemerintah daerah akan segera melayangkan surat usulan resmi untuk penyesuaian atau penambahan kuota BBM ke tingkat pusat.
Melalui persiapan yang matang ini, Pemkab Lumajang berharap masyarakat tidak perlu melakukan aksi borong (panic buying) yang justru bisa merusak stabilitas pasar. Pemda berkomitmen untuk terus memantau pergerakan stok harian di seluruh SPBU agar pelayanan pemenuhan bahan bakar bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga sektor pertanian tetap berjalan lancar dan optimal. (may)
