Distribusi BBM di Lumajang Dipantau Ketat, Antisipasi Kelangkaan di SPBU

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memperketat pengawasan jalur distribusi dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Langkah antisipasi ini diambil untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap aman dan mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi.

Pemantauan di lapangan dilakukan secara berkala oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang. Data kondisi riil yang dihimpun per Jumat, 12 Juni 2026, digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan cepat jika ditemukan hambatan pasokan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Lumajang, Aksanul Inam, menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya fokus pada jumlah stok BBM di dalam tangki SPBU. Petugas juga memantau kelancaran pelayanan, kondisi antrean, dan situasi aktual di lapangan.

“Dalam teknis pemantauan, kami melibatkan lintas sektoral untuk memastikan kondisi di lapangan dapat diketahui secara langsung dan menjadi bahan evaluasi bersama,” jelas Aksanul Inam.

Dasar Pengambilan Kebijakan

Informasi yang diperoleh langsung dari SPBU menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis. Pemkab Lumajang memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari kondisi nyata di lapangan, sehingga koordinasi dengan pihak penyalur seperti Pertamina bisa berjalan efektif.

Ada tiga poin utama yang menjadi fokus dalam pengawasan energi ini:

• Kelancaran Pasokan: Memastikan truk tangki pengirim BBM tiba di SPBU sesuai jadwal.

• Kualitas Pelayanan: Memantau agar fasilitas pengisian beroperasi dengan baik untuk mencegah antrean panjang.

• Kebutuhan Sektor Produktif: Menjaga pasokan bagi sektor penting seperti transportasi logistik, pertanian, dan perikanan.

Aksan menambahkan bahwa kelancaran distribusi energi berkaitan erat dengan perputaran ekonomi masyarakat. Jika terjadi hambatan pada pasokan BBM, dampaknya bisa memicu kenaikan biaya transportasi dan harga barang pokok.

Oleh karena itu, Pemkab Lumajang terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengawasan yang konsisten ini, diharapkan distribusi BBM di wilayah Lumajang tetap berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan harian masyarakat. (may)