Bunda Indah Sebut Ruang Digital Jadi Infrastruktur Utama Kedaulatan Informasi Kabupaten Lumajang
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menggeser paradigma tata kelola komunikasi pemerintahan dengan menempatkan ruang digital sebagai infrastruktur strategis kedaulatan informasi daerah.
Ruang siber kini tidak lagi diposisikan sebagai kanal pendukung, melainkan telah bermutasi menjadi ruang utama (primary space) yang menentukan stabilitas, persepsi publik, serta daya saing wilayah di tingkat nasional.
Pernyataan tegas tersebut mengemuka dalam forum Indonesiagoid (IGID) Menyapa Lumajang yang mengusung tema “Guyub Rame, Jaga Info: Dari Desa untuk Indonesia”. Agenda yang berfokus pada reformasi komunikasi publik ini diselenggarakan di Graha Nagara Bhakti Kantor BKPSDM Kabupaten Lumajang, Rabu (10/6/2026).
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memaparkan bahwa lompatan teknologi telah mengubah arsitektur komunikasi antara birokrasi dan konstituen secara fundamental. Di era modern, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak lagi diukur lewat jalur birokrasi administratif yang kaku, melainkan dari seberapa cepat dan validnya informasi kebijakan yang didistribusikan secara real time.
“Ruang digital kini bukan sekadar media komunikasi, tetapi telah menjadi bagian dari infrastruktur kedaulatan informasi daerah yang menentukan posisi Lumajang dalam ekosistem pembangunan nasional,” tegas bupati yang akrab disapa Bunda Indah tersebut.
Standar Baru Sistem Komunikasi Publik
Keterbukaan ruang digital yang tanpa batas membuat reputasi serta legitimasi setiap kebijakan daerah menjadi sangat rentan jika tidak dikelola dengan profesional. Oleh sebab itu, Pemkab Lumajang mulai menerapkan standar baru dalam memproduksi, memverifikasi, dan menyebarluaskan produk informasi publik.
Empat pilar utama yang kini wajib dipenuhi oleh seluruh pengelola informasi instansi di Lumajang meliputi:
-
Transparansi Mutlak: Menyajikan data kebijakan dan penyerapan anggaran secara terbuka kepada publik.
-
Akurasi Data: Memastikan setiap narasi yang keluar ke masyarakat berbasis data valid yang dapat dipertanggungjawabkan.
-
Kecepatan Verifikasi: Bergerak sigap dalam menangkal disinformasi sebelum berkembang menjadi isu liar.
-
Konsistensi Narasi: Menjaga keselarasan informasi antar-dinas agar tidak memicu kebingungan di masyarakat.
Bunda Indah menambahkan, penguatan tata kelola komunikasi digital ini merupakan bagian inti dari reformasi birokrasi. Dengan menghadirkan ruang digital yang sehat dan bersih dari distorsi informasi, Pemkab Lumajang optimistis dapat menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus mempererat hubungan emosional yang harmonis dengan seluruh lapisan warga secara berkelanjutan. (may)
