Sensus Ekonomi 2026: Bupati Lumajang Lepas 1.161 Petugas BPS Guna Rancang Arah Kebijakan 10 Tahun Ke Depan

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Sebanyak 1.161 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 resmi diterjunkan ke seluruh pelosok Kabupaten Lumajang.

Langkah masif yang diinisiasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) ini dibidik sebagai instrumen krusial untuk memetakan struktur riil finansial warga sekaligus menyusun cetak biru (blueprint) kebijakan ekonomi daerah selama satu dekade ke depan.

Prosesi pelepasan ribuan personel lapangan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Hall Ranu Kumbolo Hotel Aston Inn Lumajang, Selasa (9/6/2026). Pemkab Lumajang menegaskan bahwa akurasi data hasil sensus ini merupakan harga mati yang akan menentukan efektivitas penyaluran stimulus anggaran negara agar tepat sasaran.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menjelaskan, tantangan dinamika pasar global yang kompleks membuat birokrasi tidak boleh lagi mengambil keputusan berdasarkan asumsi sepihak. Pemda wajib mengadopsi metode perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar program kerja yang digulirkan sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus yang sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dalam jangka panjang. Kualitas data yang dihasilkan akan menentukan kualitas kebijakan yang dibuat pemerintah,” tegas Indah Amperawati.

Target Pemetaan Sensus Ekonomi 2026

Ribuan petugas BPS yang disebar di lapangan diwajibkan menyisir berbagai indikator fundamental yang menjadi penggerak roda ekonomi daerah. Beberapa sektor prioritas yang akan dipotret secara komprehensif dalam sensus sepuluh tahunan ini meliputi:

• Struktur Usaha Mikro: Memetakan kesehatan finansial dan sebaran pelaku UMKM lokal.

• Klaster Sektor Unggulan: Mengidentifikasi komoditas pertanian, pariwisata, dan industri kreatif potensial.

• Peluang Pasar Baru: Mendeteksi tumbuhnya sektor usaha digital dan lapangan kerja baru era modern.

Bunda Indah mengingatkan para petugas bahwa mereka memikul tanggung jawab besar sebagai arsitek data dasar daerah. Validitas angka yang mereka himpun dari pintu ke pintu rumah warga akan menjadi rujukan utama dalam menarik minat investor asing serta meredam angka kemiskinan.

“Data yang baik akan membantu pemerintah mengetahui potensi yang harus dikembangkan, persoalan yang harus diselesaikan, dan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian lebih. Karena itu, data bukan sekadar angka, tetapi fondasi pengambilan keputusan,” imbuhnya.

Rujukan Sahih Bagi Dunia Usaha

Gayung bersambut, Kepala BPS Kabupaten Lumajang, Mochamad Sonhaji, memaparkan bahwa output dari sensus makro ini tidak hanya dimonopoli oleh instansi pemerintahan. Basis data terpadu ini nantinya dibuka secara transparan sebagai kompas navigasi bagi kalangan akademisi, perbankan, hingga pelaku industri swasta dalam menyusun ekspansi bisnis.

“Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang terkini dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” urai Mochamad Sonhaji.

Melalui sinergi terpadu antara ribuan petugas lapangan dan sikap kooperatif dari para pelaku usaha di Lumajang, eksekusi SE 2026 diharapkan berjalan mulus tanpa kendala administratif. Ketersediaan data yang bersih dan sahih diproyeksikan mampu mendongkrak ketepatan arah pembangunan demi pemerataan kesejahteraan warga yang berkelanjutan. (may)