Kemendagri Kumpulkan Kepala Daerah di Yogyakarta, Bupati Lumajang Adopsi Inovasi Jawa-Bali Demi Pangkas Birokrasi
YOGYAKARTA (mediacenterlumajang.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumpulkan sejumlah kepala daerah dalam agenda Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa-Bali di Ballroom Keraton Lantai 2 Marriott Hotel Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Forum strategis ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk berburu inovasi pelayanan publik guna memangkas jalur birokrasi di daerah.
Kehadiran Bupati Lumajang, Indah Amperawati, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, dalam acara tersebut bertujuan untuk menyerap berbagai praktik baik (best practices) tata kelola pemerintahan yang telah teruji sukses di wilayah Jawa dan Bali.
Pemkab Lumajang menilai pembenahan layanan publik tidak lagi bisa berjalan linier atau sekadar rutinitas, melainkan wajib berbasis adaptasi teknologi dan penyederhanaan prosedur.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menjelaskan bahwa tolok ukur kesuksesan sebuah pemerintahan kini dinilai dari seberapa cepat dan berdampaknya sebuah kebijakan bagi hajat hidup masyarakat.
Oleh karena itu, skema studi banding dan berbagi inovasi antardaerah menjadi instrumen penting dalam mendongkrak performa birokrasi lokal.
“Penghargaan ini bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bersama. Pemerintah daerah dituntut terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan yang semakin baik agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Indah Amperawati di sela-sela kegiatan.
Tuntutan Layanan Responsif
Tantangan administratif yang dihadapi pemerintah daerah saat ini kian kompleks. Masyarakat menuntut transparansi total dan kecepatan respons terhadap setiap aduan.
Sinkronisasi antar-lembaga dan penerapan sistem digital menjadi poin utama yang banyak diadopsi dari daerah-daerah berprestasi dalam forum Kemendagri tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menambahkan bahwa kumpulan inovasi yang dipamerkan oleh berbagai pemda di Jawa-Bali akan disaring secara ketat.
Pemkab Lumajang hanya akan mereplikasi sistem yang relevan dan sesuai dengan karakteristik demografi serta kebutuhan riil warga Lumajang.
“Berbagai praktik baik yang ditampilkan dalam forum ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel,” jelas Agus Triyono.
Sebagai langkah tindak lanjut, Pemkab Lumajang berkomitmen menyebarkan semangat inovasi ini ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan.
Implementasi dari hasil pembelajaran regional ini diharapkan mampu mendongkrak indeks kepuasan masyarakat serta menaikkan daya saing Kabupaten Lumajang di tingkat nasional. (may)
