Pengelolaan Bantuan di Lumajang Diperkuat, Pemerintah Pusat Beri Pendampingan Strategis

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah pusat menegaskan perannya sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan Bantuan Tidak Terduga (BTT). Pendampingan tersebut diarahkan untuk memastikan daerah mampu mengambil langkah cepat saat kondisi darurat tanpa keluar dari koridor regulasi.

Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait Pemanfaatan BTT yang digelar di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jumat (19/12/2025). Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi situasi darurat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah pusat bukan sebatas fungsi pengawasan. Lebih dari itu, pusat berperan membantu daerah memahami ruang kebijakan yang diperbolehkan dalam regulasi agar pengambilan keputusan di lapangan tidak terhambat persoalan administratif.

“Pemerintah pusat hadir bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan setiap langkah daerah sesuai dengan regulasi. Dengan pemahaman yang jelas, daerah bisa cepat mengambil keputusan di lapangan tanpa takut tersandung masalah administratif,” ujar Agus Fatoni.

Ia menilai, pendampingan menjadi sangat penting bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi seperti Kabupaten Lumajang. Kondisi geografis yang dihadapkan pada aktivitas Gunung Semeru serta potensi bencana di wilayah pesisir selatan menuntut respons yang sigap dan terukur dalam penggunaan anggaran darurat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengapresiasi dukungan dan pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, kejelasan arahan regulasi sangat membantu pemerintah daerah dalam menyalurkan BTT secara cepat, tepat sasaran, dan tetap akuntabel.

“Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap rupiah BTT digunakan untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Pemerintah pusat membantu kami menjaga keseimbangan antara respons cepat dan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan BTT tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada soliditas kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan sinergi yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, terutama dalam situasi bencana dan kondisi darurat. (may)