Pemkab Lumajang Kedepankan Dialog Humanis dalam Relokasi Warga Terdampak Semeru
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memilih pendekatan dialogis dan partisipatif dalam menangani relokasi warga yang bermukim di zona rawan aktivitas Gunung Semeru. Langkah ini dilakukan melalui forum diskusi terbuka yang dipimpin langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, di Balai Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Rabu (25/2/2026).
Didampingi jajaran Forkopimda, bupati yang akrab disapa Bunda Indah ini menekankan bahwa pemindahan pemukiman warga merupakan upaya proteksi nyawa jangka panjang, bukan sekadar pemindahan administratif.
Prioritaskan Keselamatan dan Kepastian Hunian
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah memastikan telah menyiapkan skema matang bagi warga yang bersedia pindah, mencakup penyediaan lahan hingga pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Lokasi relokasi sengaja dipilih tidak jauh dari desa asal agar roda ekonomi dan interaksi sosial masyarakat tidak terputus.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman. Relokasi ini adalah bentuk perlindungan agar warga tidak berada di kawasan yang berisiko,” jelas Bunda Indah di hadapan warga.
Penghormatan terhadap Pilihan Warga
Menariknya, Pemkab Lumajang tidak menerapkan paksaan dalam proses mitigasi ini. Bagi warga yang memutuskan untuk tetap bertahan di lokasi lama meskipun berada di area berisiko, pemerintah mewajibkan pembuatan surat pernyataan resmi sebagai bentuk kejelasan administrasi.
Langkah ini diambil agar masyarakat memiliki kesadaran penuh terhadap konsekuensi dan risiko yang mungkin dihadapi di masa depan.
“Kami menghormati setiap keputusan warga. Namun pemerintah berkewajiban menyampaikan kondisi risiko secara terbuka, agar semua keputusan diambil dengan pemahaman yang utuh,” tegas Bupati.
Beliau menambahkan bahwa transparansi informasi ini merupakan bagian dari tata kelola kebencanaan yang akuntabel. “Pemerintah hadir memberikan perlindungan dan solusi. Kami ingin semua proses berjalan jelas, terbuka, dan saling memahami,” tambahnya.
Mitigasi Berbasis Sinergi
Strategi persuasif ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pengurangan risiko bencana (PRB). Melalui kolaborasi antara Pemkab, Forkopimda, pemerintah desa, dan masyarakat, proses transisi diharapkan berjalan kondusif.
Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan relokasi secara humanis, memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada keselamatan jiwa sebagai prioritas tertinggi. (may)
