Luncurkan Skema WFH Tiap Jumat, Pemkab Lumajang Bidik Efisiensi Energi dan Produktivitas ASN

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan terobosan dalam sistem birokrasi dengan meresmikan transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih fleksibel dan hemat energi. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/6/427.72/2026 yang mulai diberlakukan secara efektif per 1 April 2026.

Poin paling mencolok dalam aturan baru ini adalah penerapan skema Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan ini diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar serta mobilitas harian, tanpa mengurangi standar akuntabilitas kinerja pegawai.

Fleksibilitas Kerja dan Jaminan Layanan Publik

Meski menerapkan WFH pada akhir pekan kerja, Pemkab Lumajang menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan terganggu. Sektor-sektor vital tetap diwajibkan menjalankan Work From Office (WFO) secara penuh.

Unit kerja yang tetap bersiaga di kantor meliputi:

• Pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit.

• Dinas Lingkungan Hidup (Kebersihan).

• Satpol PP (Ketertiban Umum).

• Dinas Perhubungan.

• Layanan Administrasi Kependudukan (Dispendukcapil).

“Transformasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara produktivitas kerja dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional,” tulis poin utama dalam kebijakan tersebut.

Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga 50 Persen

Selain pengaturan pola kerja, Pemkab Lumajang juga melakukan pengetatan anggaran secara drastis. Perjalanan dinas luar daerah kini dibatasi hingga 50 persen. Sebagai solusinya, koordinasi antarinstansi diarahkan menggunakan teknologi komunikasi dan pertemuan daring (virtual meeting).

Langkah efisiensi ini juga menyasar penggunaan energi di lingkungan kantor, mulai dari pembatasan penggunaan pendingin ruangan (AC), pemanfaatan perangkat listrik hemat energi, hingga penghematan penggunaan air secara bijak.

Realokasi Anggaran untuk Program Prioritas

Hasil dari penghematan anggaran hasil transformasi budaya kerja ini nantinya tidak akan mengendap, melainkan dialokasikan kembali untuk program-program pro-rakyat. Fokus utama realokasi adalah peningkatan kualitas layanan publik dan belanja daerah yang lebih produktif.

Melalui pendekatan yang terintegrasi antara inovasi digital dan gaya hidup ramah lingkungan—seperti imbauan bersepeda ke kantor bagi jarak dekat—Pemkab Lumajang optimis dapat membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berdaya saing di masa depan. (may)