Lumajang Perkuat Kolaborasi Tangani Anak Putus Sekolah dan Cegah Perkawinan Dini
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya melindungi anak dan menekan angka putus sekolah melalui kerja sama lintas sektor.
Upaya ini dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama sekolah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial.
Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A, Darno, menuturkan pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan dasar anak-anak yang ingin kembali ke bangku sekolah.
“Dinsos P3A sangat berkomitmen mencegah perkawinan anak dan membantu anak putus sekolah kembali bersekolah. Semua kebutuhan hidup sehari-hari mereka yang ingin kembali sekolah kami fasilitasi. Tapi yang terpenting adalah sinergi bersama semua pihak agar program ini berjalan efektif,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Lumajang mencatat terdapat 1.739 anak putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024.
Dari jumlah tersebut, 392 anak berada di jenjang SD dan 1.347 anak di SMP. Kecamatan Pasirian, Candipuro, dan Randuagung menjadi wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Lumajang bersama Dindikbud, aparat desa, guru, dan komunitas masyarakat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Genangutus Sekolah.
Forum ini bertujuan menyamakan langkah sekaligus memperkuat aksi nyata dalam mengembalikan anak ke sekolah.
Selain pendidikan, upaya bersama juga diarahkan pada pencegahan perkawinan anak. Data Pengadilan Agama (PA) Lumajang mencatat perkara dispensasi nikah terus menurun dalam tiga tahun terakhir: 856 kasus pada 2022, 825 kasus pada 2023, dan 682 kasus pada 2024.
“Kesuksesan program ini bergantung pada kerja sama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan masyarakat, guru, hingga desa sangat menentukan anak-anak bisa kembali ke bangku sekolah dan terhindar dari perkawinan dini,” kata Darno menegaskan.
Program ini menggunakan pendekatan humanis. Anak-anak yang kembali bersekolah tidak hanya diberi fasilitas kebutuhan dasar, tetapi juga pendampingan psikologis agar merasa aman dan diterima kembali di lingkungan belajar.
Pemkab Lumajang berharap kolaborasi berkelanjutan ini mampu menurunkan angka putus sekolah sekaligus menekan kasus perkawinan dini. (may)
