Kejari Lumajang Dorong Masyarakat Berani Melapor untuk Perkuat Pemberantasan Korupsi

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lumajang mengajak masyarakat untuk semakin berani melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Dorongan ini menjadi salah satu fokus lembaga tersebut dalam memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

Kasubdit Penyidikan dan Pengendalian Operasi Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Lumajang, Hasbi Assidiq, menjelaskan bahwa korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kewenangan atau jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok hingga menimbulkan kerugian negara. Karena itu, partisipasi masyarakat diperlukan agar potensi penyimpangan segera terdeteksi.

“Penanganan kasus korupsi oleh Kejari tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup langkah-langkah pencegahan,” ungkapnya dalam Talkshow Jelita di LPPL Radio Suara Lumajang, Selasa (9/12/2025).

Hasbi menegaskan bahwa laporan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Ia menilai keberanian warga untuk melapor akan memperkuat upaya penindakan sekaligus mempercepat perbaikan sistem di lingkungan birokrasi.

“Kami tidak hanya fokus pada menghukum pelakunya, tetapi juga memperbaiki sistem agar lebih kuat dan tahan terhadap potensi korupsi,” jelasnya.

Selain mengajak masyarakat aktif melaporkan pelanggaran, Kejari Lumajang juga terus memperkuat langkah pencegahan seperti penyuluhan hukum, pembinaan aparatur, dan pendampingan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Upaya ini ditujukan untuk menutup celah korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

“Sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi antikorupsi, pembinaan aparatur, dan peningkatan kualitas pengawasan internal,” tambah Hasbi.

Ia memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditangani secara profesional. Identitas pelapor juga dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan hukum, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengalami tekanan atau intimidasi.

“Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Kami menjamin perlindungan kepada setiap pelapor,” tegasnya.

Hasbi berharap semakin banyak warga yang berani bersuara terkait dugaan penyimpangan, karena keberanian tersebut akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Kami ingin pemberantasan korupsi benar-benar menghadirkan pemerintahan daerah yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (may)