Jamin Hunian Layak, Pemkab Lumajang Salurkan Dana Tunggu untuk 43 KK Terdampak Semeru
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat jaring pengaman sosial bagi warga terdampak aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Sebagai langkah perlindungan di masa transisi, Pemkab menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 43 Kepala Keluarga (KK) yang hingga kini belum menempati hunian tetap (huntap).
Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), didampingi jajaran Forkopimda di Balai Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Rabu (25/2/2026). Penyaluran ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan pascabencana di wilayah rawan.
Alokasi Bantuan dan Rincian Penerima
Pada tahap ini, bantuan menyasar dua wilayah terdampak paling signifikan. Sebanyak 33 KK berasal dari Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, sementara 10 KK lainnya merupakan warga dari Desa Sumberwuluh.
Setiap keluarga mendapatkan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan selama periode enam bulan ke depan. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk membiayai sewa tempat tinggal sementara atau kebutuhan hunian lainnya agar warga tidak telantar selama proses relokasi berlangsung.
Komitmen Pendampingan Hingga Relokasi Tuntas
Bupati Indah Amperawati menyatakan bahwa penyaluran DTH adalah bukti kehadiran negara dalam memberikan kepastian bagi kelompok rentan. Ia memastikan bahwa pendataan dilakukan secara ketat agar bantuan jatuh ke tangan yang tepat.
“Dana tunggu hunian ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk komitmen pemerintah agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama masa transisi menuju hunian tetap,” tegas Bunda Indah.
Beliau menambahkan bahwa pengawalan akan terus dilakukan hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai sepenuhnya. “Kami ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Pemerintah akan terus mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan berjalan tuntas,” imbuhnya.
Menjaga Stabilitas Sosial Pascabencana
Dusun Sumberlangsep mendapat porsi bantuan terbanyak mengingat lokasinya yang berada di zona dampak signifikan aktivitas vulkanik Semeru terbaru. Program DTH ini dinilai strategis tidak hanya untuk menjaga aspek fisik tempat tinggal, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga agar warga dapat lebih tenang menata kembali kehidupan mereka.
Dengan adanya jaminan biaya hunian selama setengah tahun, warga diharapkan mampu berfokus pada pemulihan mata pencaharian sembari menunggu kesiapan hunian tetap yang disediakan pemerintah.
Melalui sinergi lintas sektor antara Pemkab Lumajang dan Forkopimda, diharapkan proses transisi ini berjalan lancar sehingga masyarakat terdampak dapat kembali hidup aman dan lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa depan. (may)
