Bupati Lumajang Tekankan Kebijakan Keuangan Daerah Berlandaskan Pancasila dan Semangat TNI
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tidak hanya sekadar urusan teknis keuangan, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.
Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang saat membahas Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (8/10/2025). Ia menekankan bahwa di tengah tantangan fiskal, kebijakan keuangan daerah harus tetap berpegang pada fondasi ideologis bangsa.
Bunda Indah mengawali sambutannya dengan menghubungkan momentum penyampaian nota keuangan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan HUT ke-80 TNI. Ia menyatakan bahwa kedua momentum tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan cerminan nilai dan semangat moral yang harus tercermin dalam setiap kebijakan publik.
“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa fondasi kebangsaan tidak boleh rapuh di tengah tantangan zaman. Pancasila telah teruji menjadi penopang bangsa dari berbagai rongrongan ideologi, dan kini menjadi arah moral dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, RAPBD 2026 bukan hanya tentang angka dan alokasi, melainkan wujud tanggung jawab ideologis pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berlandaskan keadilan sosial, gotong royong, dan kesejahteraan rakyat, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
“Setiap rupiah dalam APBD harus bermakna bagi kemanusiaan dan kesejahteraan rakyat. Itulah wujud nyata pengamalan Pancasila dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Bunda Indah juga mengucapkan selamat atas HUT ke-80 TNI dengan tema “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”. Ia menilai semangat TNI dalam menjaga kedaulatan dan persatuan bangsa sebagai teladan moral bagi pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan sosial dan ekonomi rakyat.
“Kita belajar dari TNI bahwa kekuatan sejati terletak pada kemanunggalan dengan rakyat. Pemerintah daerah juga harus meneladani hal itu: dekat dengan rakyat, bekerja untuk rakyat, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tuturnya.
Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam merancang RAPBD 2026 yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan kapasitas daerah di tengah keterbatasan fiskal. Ia menekankan bahwa pembangunan berkarakter Pancasila bukan hanya tentang kemajuan fisik, tetapi tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan etika pemerintahan yang berkeadilan.
“Kita ingin memastikan setiap kebijakan keuangan berakar pada nilai moral, bukan sekadar memenuhi target administrasi. Karena pembangunan sejati adalah membangun manusia dan martabatnya,” imbuhnya.
RAPBD 2026 dipandang sebagai instrumen ideologis yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara amanah, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan rakyat.
Rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, jajaran Forkopimda, dan anggota DPRD. Bunda Indah menutup penyampaiannya dengan mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjadikan semangat ideologi Pancasila dan nilai kejuangan TNI sebagai panduan dalam setiap tindakan.
“Kita ingin membangun Lumajang bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga kuat secara nilai. Karena pembangunan tanpa arah moral hanyalah kemajuan tanpa jiwa,” pungkasnya. (may)
