Bupati Lumajang Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal Demi Lindungi Lingkungan dan Warga
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya menertibkan tambang pasir ilegal yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan warga. Penegasan ini disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), dalam Rapat Paripurna II Lanjutan di Gedung DPRD Lumajang, Jumat (13/6/2025), saat menanggapi pandangan fraksi terkait pelaksanaan APBD 2024.
“Terhadap penambangan pasir yang menggunakan alat berat dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta merugikan masyarakat, akan ditertibkan. Pengawasan akan diperkuat bersama aparat terkait,” tegasnya.
Bunda Indah menjelaskan bahwa aktivitas tambang tak terkendali telah menyebabkan kerusakan sungai, merusak struktur tanah, dan mengancam infrastruktur desa. Pemkab akan menindak kendaraan pengangkut pasir yang kelebihan muatan maupun parkir sembarangan di area permukiman.
Penanganan juga dilakukan lewat penertiban jalan desa dan rencana pembangunan jalan khusus tambang. Meski masih menunggu koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat terkait lahan, upaya ini terus digenjot untuk mengurangi dampak sosial dan lingkungan.
Dalam reformasi tata kelola, sistem pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga mulai beralih ke sistem digital menggunakan Kartu e-MBLB. Ini menggantikan sistem manual SKAB yang rawan penyalahgunaan.
Selain isu pertambangan, Bunda Indah menegaskan komitmen Pemkab untuk mempercepat perbaikan jalan rusak dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Ini sesuai target RPJMD, dengan pendekatan bertahap dan berbasis skala prioritas.
Terkait pembangunan Dam Intake Klerek, Pemkab telah menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan menggandeng ITS untuk kajian teknis. Desain dasar Dam Intake Kedung Caring ditargetkan selesai Agustus 2025.
Bupati menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, demi menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. (may)
