Bupati Lumajang Beberkan Asal-Usul Janji Motor Dinas untuk Kades, Janji Politik Cak Thoriq

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengungkap asal-usul wacana pengadaan motor dinas baru untuk seluruh kepala desa (kades) di Kabupaten Lumajang yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ide pengadaan motor tersebut berasal dari janji yang pernah disampaikan dirinya bersama Bupati Thoriqul Haq kepada para kepala desa pada tahun 2022, saat keduanya masih menjabat sebagai bupati dan wakil bupati.

“Awalnya itu janji bupati dan wakil bupati pada 2022 yang saat itu dijabat Cak Thoriq bersama saya. Tapi saya kurang paham kenapa sampai akhir masa jabatan kami, janji itu tidak jadi direalisasikan. Bisa ditanyakan ke para kepala desa soal adanya janji itu,” ujar Indah di Kantor Bupati Lumajang, Selasa (15/4/2025).

Bunda Indah mengakui bahwa janji tersebut belum terpenuhi hingga masa jabatan berakhir pada September 2023. Kini, saat dirinya menjabat sebagai bupati, ia merasa perlu menunaikan janji tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral.

“Janji ini kan utang. Memang dulu bukan saya pribadi yang janji, tapi bupati dan wakil bupati. Namanya kepala daerah itu kan satu kesatuan antara bupati dan wakil bupati, jadi ini saya bayar utang kami dulu ke kepala desa,” lanjutnya.

Bunda Indah juga menegaskan bahwa pengadaan motor dinas baru itu bukan bagian dari janji politik pribadinya saat maju kembali di Pilkada 2024 bersama Wakil Bupati Yudha.

Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan motor kepada kepala desa, baik secara pribadi maupun dalam kampanye.

“Itu bukan janji politik. Saya dan Mas Yudha dalam janji politik tidak pernah bicara itu (motor baru). Pun kepada kepala desa saya tidak berjanji itu. Malahan itu ada di dalam janji politik Cak Thoriq dan Ning Fika saat kampanye kemarin,” tegasnya.

Pemkab Lumajang sebelumnya berencana membeli motor dinas baru berjenis Honda PCX untuk 198 kepala desa di tahun 2025. Anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp6,7 hingga Rp7,2 miliar, yang rencananya akan diambil dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) APBD 2024.

Namun, rencana ini menuai kritik tajam dari masyarakat, terutama warganet di media sosial seperti Facebook. Banyak pihak menilai pengadaan motor baru tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. (May)