Audit LKPD 2025 Dimulai, Bupati Lumajang Tekan OPD Proaktif dan Transparan Terhadap BPK
LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi memulai tahapan audit laporan keuangan tahunan. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan dukungan penuh dan akses data seluas-luasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal tersebut ditegaskan dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Kamis (2/4/2026). Bupati menekankan bahwa kelancaran audit sangat bergantung pada responsivitas masing-masing perangkat daerah.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat berperan aktif, terbuka, dan sigap dalam menyiapkan data serta dokumen pendukung. Dengan demikian, proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan,” ujar Bunda Indah, sapaan akrabnya.
Akurasi Data Jadi Kunci Evaluasi
Penyediaan dokumen yang presisi dan tepat waktu dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen bagi BPK untuk memberikan evaluasi yang komprehensif. Bupati menjelaskan bahwa transparansi data akan mempermudah tim pemeriksa dalam menyusun rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem keuangan daerah di masa depan.
Menurutnya, proses audit tahun ini harus dipandang sebagai momentum untuk memvalidasi kualitas pengelolaan anggaran, bukan sekadar prosedur formalitas tahunan. Integritas dalam penyampaian informasi menjadi tolok ukur utama profesionalisme aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lumajang.
Beberapa poin penekanan Bupati dalam proses pemeriksaan ini meliputi:
-
Sikap Kooperatif: Seluruh kepala perangkat daerah wajib mengawal langsung kebutuhan auditor.
-
Ketertiban Administrasi: Memastikan seluruh transaksi terdokumentasi dengan akurat dan akuntabel.
-
Komunikasi Efektif: Membangun koordinasi yang solid agar tidak terjadi hambatan teknis selama proses audit berlangsung.
Menjaga Marwah Akuntabilitas Daerah
Komitmen Pemkab Lumajang dalam keterbukaan informasi keuangan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Kualitas laporan keuangan yang baik dianggap mencerminkan performa birokrasi yang sehat dan berorientasi pada hasil pembangunan.
“Ketersediaan data yang akurat akan sangat membantu tim pemeriksa dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh. Selain itu, hal tersebut juga akan mendorong tersusunnya rekomendasi yang bersifat membangun,” tambahnya.
Melalui sinergi yang kuat antar-OPD, Pemkab Lumajang optimistis proses pemeriksaan LKPD TA 2025 dapat berjalan sesuai jadwal dengan hasil yang objektif. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan bersih dari penyimpangan administratif. (may)
