Gaji PPPK Bakal Ditanggung Pusat, Alokasi APBD Lumajang Siap Dialihkan untuk Perbaikan Jalan dan Infrastruktur

LUMAJANG (mediacenterlumajang.com) – Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang diproyeksikan bakal mengalami penyegaran signifikan. Wacana pemerintah pusat untuk mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang karena berpotensi membuka ruang fiskal daerah secara masif.

Jika skema pengambilalihan beban belanja pegawai ini benar-benar direalisasikan, porsi anggaran APBD yang selama ini terserap untuk pos gaji ASN dapat dialokasikan langsung pada pembenahan sektor riil.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, mengonfirmasi bahwa kepastian regulasi dari pusat tersebut merupakan langkah strategis untuk mempersehat struktur keuangan daerah.

“Gaji PPPK itu tidak jadi beban daerah, tetapi harus dicover pemerintah pusat. Jika demikian konsepnya, maka ruang fiskal dana akan bertambah,” ujar Agus Triyono, Senin (24/8/2026).

Akselerasi Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Layanan Publik

Selama beberapa tahun terakhir, peningkatan jumlah perekrutan PPPK di tingkat kabupaten/kota menyerap porsi belanja pegawai yang cukup dominan. Kondisi ini acap kali membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mendanai proyek-proyek fisik yang mendesak.

Dengan adanya pengalihan beban gaji ke APBN, anggaran yang longgar siap diarahkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga, terutama perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan pedesaan.

Agus Triyono memastikan bahwa setiap rupiah dari penambahan ruang fiskal tersebut tidak akan menguap pada kegiatan non-prioritas.

“Penambahan itu, pemerintah daerah saya yakin akan digunakan untuk pelayanan masyarakat, khususnya infrastruktur dasar yang dibutuhkan kabupaten/kota,” tegasnya.

Kendati demikian, Pemkab Lumajang masih menunggu turunan regulasi resmi serta mekanisme transfer anggaran dari Kementerian Keuangan agar proses transisi pembiayaan ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

Dampak & Poin Penting Bagi Warga:

• Percepatan Perbaikan Jalan & Fasilitas Publik: Dana APBD yang sebelumnya terkunci untuk gaji pegawai dapat dialihkan untuk menutup jalan berlubang, perbaikan drainase, serta perbaikan gedung sekolah.

• Kesehatan Keuangan Daerah Meningkat: Belanja pegawai yang lebih efisien membuat proporsi APBD Lumajang lebih sehat dan berimbang antara operasional birokrasi dan pembangunan publik.

• Kepastian Hak Bagi Pegawai PPPK: Penjaminan gaji langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan kepastian regulasi dan kesejahteraan bagi tenaga PPPK daerah.

• Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat: Pemkab memiliki keleluasaan anggaran untuk mengoptimalkan program pelayanan dasar gratis, bantuan sosial, dan percepatan ekonomi warga. (may)