Stunting Turun, Kemiskinan Menyusut, Lumajang Makin Percaya Diri Kelola BTT

Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menilai capaian kinerja pembangunan dan tata kelola keuangan yang positif menjadi dasar kuat dalam pemanfaatan Bantuan Tidak Terduga (BTT) secara efektif dan bertanggung jawab.

Modal kepercayaan tersebut dinilai penting agar BTT dapat digunakan optimal, baik untuk kebutuhan darurat maupun keberlanjutan pembangunan.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terkait Pemanfaatan BTT yang digelar di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Jumat (19/12/2025). Forum tersebut menjadi ajang evaluasi sekaligus penguatan strategi pengelolaan anggaran darurat di daerah.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Di antaranya penurunan angka stunting dari 29,9 persen menjadi 23,4 persen, penurunan angka kemiskinan dari 9 persen menjadi 8 persen, serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tujuh tahun berturut-turut.

“Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kami relatif kuat. Kepercayaan yang telah dibangun menjadi modal penting agar penggunaan BTT tidak dilihat sebagai risiko, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang kredibel,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah.

Ia menambahkan, rekam jejak tersebut menjadi penopang bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan fiskal, termasuk saat menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan tepat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa kinerja keuangan dan pembangunan yang baik akan meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah. Menurutnya, daerah dengan tata kelola yang solid memiliki kapasitas lebih baik dalam memanfaatkan BTT secara akuntabel.

“Ketika tata kelola sudah terbukti solid, BTT menjadi instrumen yang mendukung agenda pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan mitigasi risiko darurat. Tidak hanya membantu tanggap darurat, tapi juga memperkuat keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menegaskan bahwa efektivitas BTT tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh konsistensi kinerja pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan fondasi tersebut, Pemkab Lumajang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan darurat dan agenda pembangunan jangka panjang.

“Kinerja positif bukan hanya angka, tapi fondasi untuk memastikan setiap keputusan fiskal, termasuk penggunaan BTT, berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Lumajang,” pungkas Bunda Indah. (may)