Pemkab Lumajang Perketat Tata Kelola MBG, Fokus Keamanan Pangan dan Bahan Lokal
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan keseriusannya dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
Fokus utama penguatan program ini diarahkan pada konsistensi standar keamanan pangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima utama.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar di Hotel Aston Lumajang, Sabtu (13/12/2025).
Forum ini menjadi ajang koordinasi lintas pihak untuk menyeragamkan pemahaman sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan program di tingkat operasional.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah menekankan bahwa pengelolaan MBG harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian makanan.
Menurutnya, setiap tahapan membutuhkan kehati-hatian agar makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.
“Program ini menyentuh aspek penting dalam tumbuh kembang anak-anak. Karena itu, setiap tahapan perlu dijalankan sesuai standar agar manfaatnya benar-benar maksimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kandungan gizi, tetapi juga oleh kebersihan dan keamanan proses pengolahan.
Seluruh SPPG diminta menjalankan prosedur operasional secara disiplin, termasuk menjaga sanitasi dapur, memastikan kualitas bahan pangan, serta memantau kondisi kesehatan penjamah makanan.
Selain aspek teknis, Pemkab Lumajang juga mendorong penggunaan bahan pangan lokal dalam menu MBG. Kebijakan ini dinilai mampu menjaga kesegaran bahan makanan sekaligus memberi dampak ekonomi bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di daerah.
“Kita ingin program ini memberi manfaat ganda, baik bagi kesehatan anak-anak maupun bagi pergerakan ekonomi masyarakat,” ungkap Bunda Indah.
Sebagai upaya peningkatan mutu layanan, seluruh SPPG diarahkan untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sertifikasi tersebut diperoleh melalui serangkaian tahapan, mulai dari pembinaan, pemeriksaan lingkungan, pengujian kualitas air dan pangan, hingga pemeriksaan kesehatan karyawan secara rutin.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada aspek administrasi dan legalitas pengelola SPPG. Para mitra didorong untuk melengkapi perizinan usaha dan bangunan melalui sistem pelayanan terpadu agar pengelolaan program berjalan tertib dan sesuai regulasi.
Pendampingan berkelanjutan oleh Tim Satgas MBG Kabupaten Lumajang menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pelaksanaan program.
Dengan tata kelola yang terukur dan disiplin, MBG diharapkan mampu melahirkan generasi Lumajang yang lebih sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (may)
