Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan pentingnya digitalisasi dan sistem pembayaran non-tunai sebagai alat strategis untuk mendukung masyarakat serta memperkuat manajemen pemerintahan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Yudha pada pembukaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang diadakan di Gedung Panti PKK Lumajang pada hari Senin, 1 Desember 2025. Menurutnya, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
“Pemkab Lumajang secara aktif mendorong transaksi pajak dan retribusi yang non-tunai melalui berbagai kanal digital yang tersedia. Digitalisasi merupakan alat penting untuk mempermudah masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Melalui forum HLM ini, semua pimpinan perangkat daerah diharapkan dapat menyusun langkah-langkah nyata untuk memaksimalkan implementasi pemerintahan berbasis digital,” ujarnya.
Yudha menambahkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai modernisasi teknis, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya sistem non-tunai, laporan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan aman, dan pemerintahan mampu melakukan pengawasan serta manajemen administrasi secara real-time.
Di sisi lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPRD) Lumajang, Endhi Setyo Arifianto, mengungkapkan bahwa kanal pembayaran non-tunai kini telah terhubung dengan Bank Jatim.
Meskipun demikian, banyak masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi mengenai digitalisasi terus dilakukan agar masyarakat lebih terdorong untuk memanfaatkan kanal non-tunai, dengan harapan efisiensi dan kemudahan dalam penerimaan layanan dapat dirasakan oleh semua.
HLM TP2DD juga berfungsi sebagai wadah strategis bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk merumuskan langkah konkret dalam implementasi peta jalan digitalisasi.
Prioritas utama dalam pertemuan ini mencakup elektrifikasi pembayaran, optimalisasi administrasi keuangan, dan integrasi sistem digital yang bertujuan untuk memperkokoh tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan inisiatif ini, Kabupaten Lumajang menegaskan tekadnya untuk membangun pemerintahan yang responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komitmen ini juga mendorong partisipasi publik dalam memanfaatkan layanan berbasis digital. Digitalisasi dan pembayaran non-tunai diharapkan menjadi fondasi kuat bagi efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Lumajang. (may)
