Lumajang Tetapkan Lima Prioritas Pembangunan Strategis di Tahun 2026
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan lima prioritas strategis sebagai fokus utama pembangunan di tahun 2026. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (8/10/2025).
Prioritas ini akan menjadi landasan kerja bagi seluruh perangkat daerah, memastikan setiap program dan anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Lima prioritas tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan digital, penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal, dan sinergi dengan program prioritas nasional dan provinsi.
Bunda Indah menekankan bahwa pembangunan tidak hanya soal angka anggaran, tetapi juga dampak nyata dan keadilan sosial. Lebih rinci, lima fokus prioritas tersebut adalah:
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat: Prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dengan orientasi pemerataan layanan dan peningkatan mutu.
- Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah: Memperkuat akses jalan, jembatan, dan fasilitas publik untuk pemerataan pembangunan dari utara hingga selatan Lumajang.
- Transformasi tata kelola pemerintahan digital: Meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan layanan publik berbasis teknologi informasi.
- Penguatan sektor ekonomi berbasis potensi lokal: Menggerakkan pertanian, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi rakyat.
- Sinergi dengan program prioritas nasional dan provinsi: Menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma menambahkan bahwa arah fiskal 2026 akan menitikberatkan pada optimalisasi PAD, efisiensi belanja, pemenuhan belanja wajib, serta dukungan terhadap program prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
Bunda Indah menegaskan, lima fokus prioritas ini bukan sekadar dokumen kebijakan, tetapi kompas pembangunan yang harus diterjemahkan ke langkah nyata oleh seluruh perangkat daerah, memastikan setiap anggaran berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata, merata, dan berpihak pada rakyat. Lima fokus ini menjadi landasan kita melangkah ke 2026 dengan tujuan yang jelas dan terukur,” pungkasnya. (may)
