Ada Isu Demo 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI, Apa Faktanya?
Jakarta (mediacenterlumajang.com) – Isu seruan aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI pada hari ini, Senin, 25 Agustus 2025, sempat membuat publik geger, khususnya di media sosial.
Pesan yang beredar mengajak berbagai elemen masyarakat—termasuk mahasiswa, buruh, dan petani—turun ke jalan untuk menuntut pembubaran DPR RI dan pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan keluarga mantan Presiden Joko Widodo, serta pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Seruan ini menjadi viral seiring kabar kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang dianggap tidak sejalan dengan kondisi rakyat. Namun, berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber media nasional dan klarifikasi organisasi kemasyarakatan, aksi ini dipastikan batal.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa nama organisasinya hanya dicatut dan aksi mahasiswa sudah dilakukan lebih awal, yakni pada 21 Agustus 2025.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dilansir dari Tempo, menyampaikan bahwa serikat buruh secara resmi akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025.
Aksi tersebut akan difokuskan pada tuntutan penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, bukan pada tanggal 25 Agustus 2025. Seruan demo 25 Agustus dipastikan bukan berasal dari kelompok buruh.
“Puluhan ribu buruh dari pelbagai wilayah akan berdemonstrasi di depan gedung DPR dan Istana Negara,” katanya.
Tokoh buruh Mohammad Jumhur Hidayat dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) juga mewanti-wanti seluruh anggota dan buruh agar tidak mudah terprovokasi serta menghindari keterlibatan dalam demo yang tak jelas penanggung jawabnya.
Alasannya, aksi tanpa koordinator resmi dapat mengundang ricuh dan dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab sehingga berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat demi konflik elite politik.
Kepolisian menegaskan kesiapan pengamanan di sekitar Gedung DPR RI. Ribuan personel disiagakan dengan pendekatan humanis dan persuasif, meski menuai imbauan agar masyarakat tidak turun ke jalan demi menjaga ketertiban. (may)
