Pemkab Lumajang Segera Terbitkan SK Tim Vokasi Daerah, Siapkan Tenaga Kerja Profesional
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten Lumajang akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi Pendidikan Vokasi Daerah untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri.
Hal ini ditegaskan Bupati Lumajang Indah Amperawati saat audiensi bersama Kadin Lumajang, Selasa (17/6/2025).
“Pendidikan vokasi ini bukan hanya tren, tapi kebutuhan strategis. Kita butuh generasi muda yang punya keterampilan nyata dan langsung bisa bekerja. SK ini akan segera kita percepat,” ujar Bunda Indah dilansir dari portal berita Pemkab Lumajang.
SK ini akan menjadi dasar hukum penguatan ekosistem vokasi yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan dunia usaha. Fokus utamanya adalah mencetak tenaga kerja siap pakai dan mengurangi pengangguran terselubung di kalangan muda.
Ketua Kadin Lumajang, Agus Setiawan, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, banyak industri masih terbebani oleh pelatihan ulang tenaga kerja baru karena lulusan pendidikan belum sesuai kebutuhan lapangan.
“Selama ini industri menghadapi tantangan besar. Banyak lulusan belum siap pakai, padahal biaya pelatihan ulang bisa sampai enam bulan,” ungkapnya.
Kadin siap memfasilitasi pelatihan, magang, hingga penyelarasan kurikulum dengan melibatkan pengusaha lokal. Tujuannya membentuk kolaborasi konkret antara SMK, perguruan tinggi vokasi, pelaku usaha, dan perangkat daerah.
Selain mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal, inisiatif ini juga diharapkan mendorong tumbuhnya wirausaha muda di sektor-sektor potensial Lumajang.
“Kita ingin anak-anak muda Lumajang jadi pelaku, bukan penonton. Lewat vokasi, mereka bisa kerja langsung atau bahkan membuka lapangan kerja sendiri,” tambah Bunda Indah.
Langkah ini merupakan bagian dari agenda besar transformasi vokasi nasional. Lumajang menargetkan menjadi daerah mandiri yang tidak lagi menunggu tenaga kerja dari luar, tetapi mampu mencetak SDM unggul dari dalam.
Program ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga sertifikasi, untuk membangun sistem vokasi yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. (may)
