Lumajang Raih WTP ke-7, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Lumajang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan pada Senin (27/5/2025) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya. Plh. Kepala Perwakilan BPK Jatim secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), yang hadir bersama Ketua DPRD Lumajang.
“Hari ini saya bersama Ketua DPRD menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI. Alhamdulillah, hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Bunda Indah penuh rasa syukur.
Capaian ini tak sekadar simbol prestise, tetapi merupakan wujud nyata konsistensi Pemkab Lumajang dalam menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Keberhasilan mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
“Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah, DPRD, serta masyarakat Lumajang yang terus mendukung kinerja pemerintah,” lanjutnya.
Bunda Indah juga menekankan bahwa opini WTP bukanlah garis akhir, melainkan fondasi penting untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat dari pelayanan publik yang lebih efisien hingga pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Raihan ini membuat Lumajang meneguhkan diri sebagai daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil. Sehingga dapat menguatkan budaya kerja yang profesional, berpihak pada rakyat, dan mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan. (may)
