Hari Buruh, Bupati Lumajang Minta Kades Data Pekerja Migran

Lumajang (mediacenterlumajang.com) — Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak tinggal diam soal nasib warganya yang bekerja di luar negeri. Dalam momen peringatan Hari Buruh Internasional 2025, Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) menyampaikan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lumajang wajib mendapat perlindungan menyeluruh dari negara.

Di hadapan peserta yang hadir di Pendopo Arya Wiraraja, Kamis (1/5), Bunda Indah menyatakan bahwa perlindungan PMI bukan sekadar wacana, tapi tanggung jawab nyata dari pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan tidak ada satupun pekerja migran asal Lumajang yang luput dari perhatian,” ujarnya.

Tak hanya bicara, Bunda Indah langsung menginstruksikan seluruh kepala desa di Lumajang untuk aktif mendata warganya yang bekerja di luar negeri. Data ini akan jadi dasar agar perlindungan bisa diberikan secara tepat sasaran dan maksimal.

Lebih lanjut, ia menyoroti maraknya kasus pekerja migran ilegal yang berangkat tanpa dokumen dan perlindungan yang layak. Banyak dari mereka justru terjebak dalam kondisi kerja buruk, bahkan menjadi korban kekerasan.

“Perlindungan terhadap PMI adalah tanggung jawab kita bersama. Semua PMI harus terdaftar secara resmi dan terlindungi oleh negara,” tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Lumajang akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, BP2MI, hingga aparat penegak hukum, guna memberantas jalur perekrutan ilegal yang merugikan para pekerja dan mencoreng nama baik daerah.

Bunda Indah juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui praktik ilegal tersebut. Dengan sinergi dari semua pihak — pemerintah desa, keluarga PMI, dan lembaga penyalur — ia berharap lahir sistem perlindungan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Lewat langkah-langkah konkret ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa perjuangan melindungi buruh tak berhenti di dalam negeri. Para PMI pun harus bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat. (may)