Bupati Lumajang Tanggapi Ramainya Isu Jalan Tol: Sudah Masuk Perpres Sejak 2019
Lumajang (mediacenterlumajang.com) – Rencana pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Lumajang kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Menanggapi hal ini, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan bahwa rencana tersebut sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) sejak tahun 2019.
“Jalan tol itu sebenarnya sudah masuk Perpres yang tahun 2019. Itu ada jalan tol namanya Probolajang (Probolinggo–Lumajang) sepanjang kurang lebih 34 kilometer,” kata Bunda Indah.
Namun, rencana pembangunan jalan tol itu sempat tertunda karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada kesiapan finansial pihak swasta yang menjadi pemrakarsa proyek tersebut.
“Nah, setelah itu ada COVID. Sehingga mungkin pihak ketiga atau pihak swasta, pemrakarsanya itu secara finansial tidak bisa memenuhi. Sehingga tertunda pembangunan jalan tol ini,” jelasnya.
Meski sempat mandek, Bunda Indah menyambut baik dorongan dari DPR RI yang beberapa waktu lalu kembali mengangkat isu ini agar menjadi prioritas nasional.
Bahkan, ia menyebut pembangunan jalan tol Probolinggo–Lumajang atau hingga ke Jember sangat diharapkan masyarakat dan pelaku investasi.
“Beberapa waktu lalu dari DPR RI itu juga mendorong supaya pembangunan jalan tol Probolinggo–Lumajang atau bahkan Probolinggo–Jember itu segera dibangun dan jadi prioritas,” ujarnya.
Menurut Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu, keberadaan jalan tol akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya dalam menarik investor untuk menanamkan modal di Lumajang.
“Secara di dunia investasi, tentunya investor senang dengan adanya pembangunan jalan tol. Saya yakin investor lebih tertarik lagi untuk menanamkan investasinya di Lumajang. Karena kalau sudah ada jalan tol, nggak ada macet lagi,” tegasnya.
Bunda Indah juga menyoroti persoalan klasik yang terjadi di ruas jalan nasional Lumajang-Probolinggo, khususnya pada jam-jam sibuk pagi hari. Akibat pasar tumpah, arus lalu lintas ajadi terhambat.
“Kadang memang banyak warga yang mau keluar kota atau datang dari luar kota kalau pagi itu seringkali macet karena ada pasar yang tumpah sampai ke jalan. Itu menjadi PR ya, karena berpuluh tahun pasar itu tidak bisa ditertibkan. Dibuatkan pasar, sebentar kemudian mereka keluar lagi,” keluhnya.
Ia mengatakan, penertiban pasar tumpah ini akan dibicarakan lebih lanjut bersama pihak kepolisian dan TNI, dengan melibatkan pemerintah daerah.
“Ya itu harusnya jadi atensi dari penjual dan pembeli. Saya mau membicarakan itu dengan Kapolres dan Pak Dandim yang bekerja sama dengan Pemda untuk bisa menertibkan para penjual dan pembeli,” kata Bunda Indah.
Lebih lanjut, meski pembangunan jalan tol belum sampai pada tahapan pembebasan lahan, Bunda Indah mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada pembicaraan antara pemda dengan Bupati Lumajang terdahulu, Thoriqul Haq, serta pihak swasta yang sempat ditunjuk sebagai pemrakarsa proyek.
“Belum sampai ke arah sana (pembebasan lahan, dsb). Tapi dulu dengan bupati sebelumnya, Pak Thoriq, sudah ada pembicaraan. Pemrakarsanya bahkan sudah ada. Bahkan yang ditunjuk sebagai pemrakarsa. Namun sudah tidak ada setelah COVID datang,” jelasnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa jika pemerintah pusat dan DPR RI kembali mendorong pembangunan jalan tol ini, maka manfaat besar akan dirasakan masyarakat Lumajang.
“Kalau saya ditanya oleh DPR RI, saya pikir kita senang ya, sebab investasi akan semakin mantap nantinya,” pungkasnya. (may)
