3.040 Tenaga Teknis Dominasi PPPK Paruh Waktu, Pemkab Lumajang Perkuat Mesin Birokrasi
Lumajang (mediacenterlumajang.com) — Penguatan birokrasi daerah menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Dari total 4.230 aparatur yang menerima Surat Keputusan pengangkatan, mayoritas di antaranya merupakan tenaga teknis yang selama ini menjadi penggerak utama pelayanan publik di tingkat operasional.
Data menunjukkan sebanyak 3.040 penerima SK PPPK Paruh Waktu berasal dari kelompok tenaga teknis. Mereka berada di garis terdepan pelayanan, mulai dari urusan administrasi pemerintahan, perizinan, kebersihan lingkungan, hingga dukungan teknis infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa peran tenaga teknis tidak dapat dipisahkan dari efektivitas birokrasi. Tanpa dukungan aparatur teknis yang kuat, pelayanan publik berpotensi tersendat dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Tenaga teknis adalah penggerak utama birokrasi. Tanpa mereka, pelayanan publik tidak akan berjalan efektif dan masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung,” tegas Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat penyerahan SK PPPK Paruh Waktu di Stadion Semeru Lumajang, Senin (22/12/2025).
Pengangkatan melalui skema PPPK Paruh Waktu tersebut, menurut Bunda Indah, merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi di level paling dekat dengan warga. Aparatur teknis berperan menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi layanan konkret yang dirasakan langsung di lapangan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, yang menilai kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kinerja aparatur teknis. Ia menekankan bahwa kebijakan yang baik tidak akan berdampak apabila tidak dijalankan secara optimal.
“Tenaga teknis adalah wajah birokrasi yang paling sering dilihat masyarakat. Di tangan panjenengan semua, kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun setiap hari,” ujar Wabup yang akrab disapa Mas Yudha.
Mas Yudha juga mengingatkan bahwa status sebagai PPPK Paruh Waktu harus diiringi dengan etos kerja yang disiplin dan responsif. Kecepatan, ketepatan, dan kepastian layanan disebutnya sebagai hal mendasar yang langsung dirasakan masyarakat.
“Pelayanan publik itu soal ketepatan waktu, kerapian, dan kepastian. Hal-hal inilah yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Dengan dominasi tenaga teknis dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis kinerja birokrasi daerah akan semakin efektif. Aparatur teknis diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih tertib, efisien, dan berdampak nyata bagi kehidupan sehari-hari warga Lumajang. (may)
